Diskusi “Kopi Sore untuk Kepri”: Gagasan Rp17 Triliun Pariwisata Harus Dibangun dengan Tata Kelola Bersih
Forum diskusi “Kopi Sore untuk Kepri” yang digelar komunitas Gerakan Bersama (Geber) menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, Minggu (27/7) F-Mardi
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Forum diskusi “Kopi Sore untuk Kepri” yang digelar komunitas Gerakan Bersama (Geber) menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, yang secara terbuka menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan target kontribusi pariwisata sebesar Rp17 triliun. Minggu (27/7/2025).
Menurut Hasan, capaian tersebut tidak mungkin diraih hanya oleh Pemprov Kepri. Ia menekankan perlunya kolaborasi konkret antara pelaku usaha, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan langsung Gubernur Kepri untuk menyusun peta jalan pariwisata yang terintegrasi.
Namun demikian, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi tantangan, seperti minimnya koordinasi, lemahnya promosi berbasis narasi destinasi, serta infrastruktur dan pelayanan publik yang belum optimal, khususnya di Tanjungpinang yang dijuluki pusat budaya Melayu.
“Promosi kita masih dangkal. Hanya menampilkan visual tanpa cerita yang mengikat wisatawan,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Dalam forum ini, komunitas Geber mengusulkan pembentukan kembali Badan Otorita Pariwisata Kepri sebagai lembaga koordinatif yang dapat menyinergikan program antarwilayah dan meminimalkan tumpang tindih kebijakan.
Dukungan untuk reformasi tata kelola juga datang dari Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, yang menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas dan berbasis data. “Target besar harus ditopang oleh sistem kerja yang terukur dan transparan,” ujarnya.
Senada, pakar kebijakan pariwisata dari UGM, Prof. Nyoman S. Dharma Putra, mengingatkan bahwa promosi tanpa kesiapan destinasi hanya akan merusak kepercayaan pasar.
Isu lingkungan dan sosial pun mengemuka. Diskusi merekomendasikan audit sosial dan lingkungan wajib bagi setiap proyek wisata untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem.
Hasan menutup diskusi dengan menyatakan komitmennya membentuk forum konsultatif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan tata kelola pariwisata yang bersih, partisipatif, dan berdampak nyata bagi ekonomi lokal. (Zuk)
