Pemerintah Siapkan Tambahan Rp20 Triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026
Rapat Terbatas terkait BPJS Kesehatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026). f-Ist
JAKARTA (Kepriraya) – Pemerintah menyiapkan tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026. Dana tersebut akan dicairkan secara bertahap untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan sekaligus menjaga pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Terbatas terkait BPJS Kesehatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Selain tambahan dana, pemerintah juga membahas penguatan sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran serta memastikan bantuan iuran diberikan kepada kelompok yang tepat sasaran.
Penyaluran bantuan iuran akan disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saat ini, kepesertaan JKN disebut telah mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
Pemerintah juga menyoroti tingginya biaya obat dan alat kesehatan. Untuk menekan beban pembiayaan kesehatan, pemerintah akan memperkuat industri obat dan alat kesehatan dalam negeri serta membenahi tata kelola pengadaan obat di rumah sakit.
Perbaikan sistem rujukan dan mutu pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari penguatan sistem JKN.
Di sisi fasilitas kesehatan, pemerintah akan mempercepat revitalisasi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Perhatian juga diberikan terhadap perlindungan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Digitalisasi rekam medis turut didorong untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi pelayanan kesehatan.
Pemerintah berharap penguatan pembiayaan, tata kelola, fasilitas kesehatan, serta kualitas pelayanan tersebut dapat membuat sistem kesehatan nasional semakin kuat, efisien dan terintegrasi.
Penguatan sistem JKN diarahkan agar tidak hanya menjaga keberlangsungan pembiayaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik. (*)
