IWO Kepri Kritisi Dana Publikasi Media di KONI
- Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ditemui di Kedai Kopi Batu 2, Kota anjungpinang, Kamis (15/08/2024). F/Redaksi/Kepriraya.com
TANJUNGPINANG (Kepriraya.com) – Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iskandar Syah menyoroti sekaligus mengkritisi terkait anggaran dana publikasi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kepri yang disinyalir tebang pilih mengalokasikan anggaran publikasi untuk media yang ada di daerah ini untuk kegiatan liputan Even PON XXI Aceh – Sumut 2024.
“Soal dana publikasi di KONI Kepri tidak seharusnya tebang pilih dalam mengalokasikan anggaran publikasi untuk media. Karena, semua media mempunyai hak dalam mendapatkan dana publikasi demi penyampaian informasi. Janganlah sampai mengkotak-kotakkan media tertentu soal dana publikasi itu. Harus adil, transparan dan jelas,”ungkap Iskandar pada awak media ini di Tanjungpinang, Kamis (15/08/2024)
Menurut Ketua IWO Kepri ini, terkait adanya rumor beredar adanya kedekatan dengan pengurus, KONI Kepri tidak ada hak dalam menentukan media mana yang mendapatkan kerjasama untuk penggunaan dana publikasi selagi media itu jelas dan berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers.
“Saya rasa ini jadi evaluasi untuk KONI Kepri kedepan soal kerja sama dengan media dalam hal dana publikasi,”harap Iskandar.
Diberitakan, untuk diketahui, pembinaan dan keberangkatan atlet Kepri mengikuti PON Aceh-Sumatera Utara 2024 ini, Pemprov Kepri menganggarkan dana Rp11 miliar.
Dari jumlah tersebut, tentu ada yang disisihkan untuk anggaran publikasi.
Akan tetapi banyak media massa terutama media online di daerah ini mengaku tidak mendapatkan dana publikasi itu.
“Media saya tidak pernah ada kerjasama dengan KONI Kepri. Baik itu dalam bentuk advetorial, maupun banner. Padahal kalau ada kegiatan KONI Kepri, kita juga liput dan muat beritanya,” kata pimpinan media online
Maritimraya.com., Amrullah Mursalin kemarin.
Amrullah berharap dana publikasi KONI Kepri juga mengalir ke medianya dalam bentuk kerjasama iklan, advetorial dan sejenisnya. Karena itu merupakan uang rakyat yang peruntukannya harus transparan dan berkeadilan. Sebagai lembaga Pers yang berbadan hukum, ia juga membayar pajak ke negara.
“Intinya kalau uang rakyat itu jangan makan sendiri. Kalau memang ada haknya masyarakat, harus diserahkan ke masyarakat. Ini demi untuk keadilan. Lagi pula itu kan ada aturanya juga,” kata Amrullah Mursalin yang juga Ketua DPD Sarikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Propinsi Kepri. .
Amrullah mendesak aparat penegak hukum (APH) mengawasi penyaluran dana KONI Kepri ini apakah sudah sesuai aturan atau belum.
Dia menekankan jangan sampai ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebab, apapun cerita nya kalau sudah menyangkut duit rakyat serupiah pun harus dipertanggungjawabkan.
“Uang negara harus dikelola dengan hati-hati. Karena kalau tidak tepat sasaran, apalagi ada indikasi KKN dalam penyalurannya maka siap-siaplah berurusan dengan aparat penegak hukum. Sudah banyak contoh, bahwa penggunaan dana KONI yang tidak amanah agar berurusan dengan (APH) ,”imbuhnya
Ketua KONI Kepri Usep RS yang dikonfirmasi masalah tersebut, Selasa (13/8/2024) berdalih dikarenakan anggaran terbatas dan alokasi anggaran untuk media sangat kecil.
Ditanya, berapa nilai anggaran publikasi dan jumlah media yang tercatat dalam kerjasama dengan KONI Keprri, Usep tidak memberikan jawaban.(afr/fnl)
Editor Redaksi
