Koordinasi Antar Lembaga Menjadi Kunci Utama Pilkada Yang Bersih
Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, dalam Rapat Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Selasa (08/10/2024). f- zuki/kepriraya.com
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang bersih, aman, dan kondusif.
Demikian dikatakan Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, dalam Rapat Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Selasa (08/10/2024).
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan memperkuat jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah, termasuk daerah yang memiliki konektivitas terbatas,” ujar Hasan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, dan dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu, serta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.
Rapat kerja ini membahas beberapa isu penting yang menjadi perhatian utama dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada.
Dalam upaya ini, Diskominfo berencana mengintensifkan kampanye terkait netralitas ASN melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial dan kanal informasi resmi pemerintah daerah, guna menekan potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.
“Sosialisasi ini perlu menjangkau seluruh ASN di wilayah Kepri tanpa terkecuali, karena setiap tindakan yang mencederai prinsip netralitas dapat berakibat serius pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” kata Hasan.
Selain isu netralitas ASN, rapat ini juga menyoroti pentingnya memerangi penyebaran informasi yang salah dan berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.
Hasan, dalam paparannya, menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada yang transparan harus didukung oleh arus informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran berita palsu yang bisa memicu keresahan masyarakat,” tegas Hasan. (Zuki)
