Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Wajib Kolaborasi Antar Seluruh Pemangku Kepentingan
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara saat membuka sekaligus memimpin kegiatan Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025-2026 bertempat di Hotel Aston, Kota Tanjungpinang, pada Kamis (24/10/2024) f -Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri.
.Hal ini dikatakannya saat membuka sekaligus memimpin kegiatan Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025-2026 yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, di Hotel Aston, Kota Tanjungpinang, pada Kamis (24/10/2024).
“Kita harus terus memperkuat kerjasama dalam mempercepat implementasi pembangunan kelautan dan perikanan, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta mengidentifikasi solusi atas berbagai permasalahan terkini.
Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memperkuat perencanaan program yang mendukung percepatan konsep blue economy (ekonomi biru) di Kepulauan Riau.
Dengan mengusung tema “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia,” diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas alokasi DAK sebesar Rp30,5 miliar untuk sektor Kelautan dan Perikanan Kepri di tahun 2025.
“Alhamdulillah, dukungan anggaran ini akan sangat membantu dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kita,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Plt. Kepala BKIPM Tanjungpinang, serta perwakilan dari PSDKP Batam, BPBL Batam, HNSI, KNTI, LKPI, dan para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah awal dalam menyusun program-program strategis untuk tahun mendatang.
“Sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan kita dalam mewujudkan blue economy yang optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” jelasnya.
Para narasumber yang hadir dalam rakor ini meliputi Setyo Riswanto dari Tim DAK Biro Perencanaan Setjen KKP RI, Lamidi, Widyaiswara Utama Provinsi Kepri, dan Muzahar dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). ()
