PILKADA 2024: ANTARA JANJI DAN REALITA PEMBANGUNAN DAERAH.
Oleh: Meisya Fadilla Kurnia Firsty Mahasiswi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Sosiologi
Meisya Fadilla Kurnia Firsty Mahasiswi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Sosiologi. f- Ist
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah di depan mata. Sebagai ajang demokrasi yang penting, Pilkada selalu menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan dan pembangunan bagi daerah yang dipimpinnya.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, merupakan dua tokoh penting di wilayah yang memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Sebagai pejabat yang telah lama menjabat dan berpengalaman, keduanya menghadapi tantangan berat dalam menyelesaikan janji-janji pembangunan yang mereka buat di masa kampanye.
Pilkada 2024 akan menjadi ujian bagi mereka, apakah realita pembangunan yang telah tercapai sesuai dengan janji yang pernah disampaikan kepada rakyat.
Menurut Hasyim Asy’ari selaku ketua KPU, “Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, kemudian 508 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan pilkada tahun ini rencananya akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024.” UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.
Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.
Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.
Ansar Ahmad: Membangun Kepri dalam Dinamika Tantangan Global. Sebagai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengambil alih kepemimpinan di wilayah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, industri, dan perdagangan internasional.
Kepri adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya pusat ekonomi yang sangat strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, Ansar Ahmad telah menempatkan Kepri sebagai salah satu wilayah yang diharapkan dapat berperan lebih besar dalam perekonomian Indonesia.
Salah satu janji Ansar yang paling menonjol dalam kampanyenya adalah penguatan sektor ekonomi dengan meningkatkan konektivitas dan infrastruktur. Ia berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang dapat mempermudah akses ke dan dari Kepri, serta memperkuat sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, perdagangan, dan industri.
Selain itu, Ansar juga berjanji untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menanggulangi kemiskinan yang masih menjadi persoalan di beberapa daerah di Kepri. Namun, kenyataannya, meski ada beberapa pencapaian dalam pembangunan infrastruktur, tantangan yang dihadapi cukup besar. Salah satunya adalah masalah konektivitas antar-pulau yang masih terbatas.
Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan memang menjadi fokus utama, tetapi kecepatan dan kualitas proyek-proyek ini sering kali tertunda oleh faktor anggaran, birokrasi, dan ketergantungan pada investasi luar negeri.
Sebagai contoh, proyek-proyek besar seperti pengembangan kawasan industri dan wisata belum bisa sepenuhnya menggeliat karena masih adanya masalah lahan dan regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Sementara, Muhammad Rudi, sebagai Wali Kota Batam, berada di pusat ekonomi yang sangat vital bagi Indonesia. Batam adalah kota industri dan perdagangan bebas yang menjadi penopang penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), Batam berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Dalam Pilkada 2020.
