Wakil Sekjen HPSLI Dukung Penuh Kebijakan Kementrian KKP dalam Penanganan Sedimentasi Laut
Wakil Sekretaris Jenderal HPSLI, Zulkifli Yusuf
BATAM, (kepriraya.com)- Himpunan Pengusaha Sedimentasi Laut Indonesia (HPSLI) menyatakan dukungan tugas terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penanganan sedimentasi laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal HPSLI, Zulkifli Yusuf, kebijakan ini sejalan dengan upaya melestarikan ekosistem laut Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan.
“HPSLI mendukung penuh langkah KKP dalam menertibkan aktivitas penambangan pasir laut, terutama yang dilakukan secara ilegal. Penambangan ilegal harus diberantas seperti halnya yang dilakukan pada aktivitas tambang ilegal lainnya,” ucap Zulkifli dalam keterangan persnya di Jakarta.
Lebih lanjut, HPSLI mendesak pemerintah agar segera membuka izin bagi 66 perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pembersihan sedimentasi laut.
Menurut Zulkifli, percepatan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan peluang bisnis yang sudah lama ditinggalkan.
Zulkifli Yusuf menjelaskan, Kementerian kelautan dan perikanan bahwa ekspor pasir laut penerima negara bukan pajak ( PNBP ) sebesar Rp 67 triliun karena sudah tertuang dalam peraturan pemerintah ( PP ) nomor 26 tahun 2023 setelah terbit nya. Peraturan Menteri perdagangan ( Permendag ) nomor 20 tahun 2024 dan Permendag nomor 21 tahun 20240 dalam hitungannya seandainya 1 miliar kubik saja berhasil kita rilis untuk kepentingan reklamasi jelas negara akan memperoleh 67 triliun nah 10 kali lipat anggaran loh KKP saja Rp 6,7 triliun lebih lanjut hasil yang bukan hasil pajak tersebut di pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan sangat menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik, ” papar Zulkifli Yusuf HPSLI kepada wartawan saat ditemui setelah melakukan rapat dengan tim di Batam. Sabtu (8/2).
Ditambahkan Zulkifli Yusuf, saya berharap peluang bisnis dipercepat akan dan sangat jelas memberikan dampak positif bagi perekonomian negara serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Yang menjadi prioritas pendangkalan laut yakni Karimun, Bintan dan lingga dikarenakan perairan lalu lintas kapalIndonesia besar terkhusus area pesisir kepulauan tersebut diatas, sangat mendukung kegiatan sedimentasi laut akhir percakapan,sangat jelas HPSLI mendukung program KKP untuk kepentingan daerah ujar Wak Sekjen HPSLI Zulkifli Yusuf di acara rapat koordinasi dengan tim daerah. (*)
