Baru 53 Hari Kerja, Pemko Tanjungpinang Tegaskan Tidak Tepat Dianggap Gagal
TANJUNGPINANG, KepriRaya.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak anti terhadap kritik. Kritik dinilai sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang dapat menjadi masukan penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
Namun, Teguh membedakan dengan tegas antara kritik dan hujatan. Kritik, menurutnya, harus disampaikan secara konstruktif, sementara hujatan justru cenderung mengarah pada justifikasi negatif dan penghinaan.
“Saya mendapat kiriman artikel dari salah satu media online yang menyebut dalam 100 hari kerja Lis–Raja belum ada program terealisasi. Namun, isi beritanya tidak menyebut program mana yang gagal, bahkan hanya memuat rencana kerja. Faktanya, pasangan ini baru menjabat selama 53 hari kerja, bukan 100 hari. Jadi, tidak adil menyebut sudah gagal,” kata Teguh, Minggu (31/5).
Ia juga menyayangkan adanya kutipan pernyataan Wali Kota Lis Darmansyah dalam artikel tersebut tanpa penjelasan sumber atau waktu wawancara. Bahkan, wali kota mengaku tidak pernah diwawancara oleh media tersebut.
Lebih jauh, Teguh menyoroti judul lain di media yang sama yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang anjlok ke angka 3,7 persen sejak dipimpin Lis Darmansyah. Namun, isi beritanya justru mengutip media lain yang menyoroti langkah-langkah positif Pemko Tanjungpinang dalam membenahi ekonomi.
“Judul-judul seperti itu bukan kritik, tapi ejekan. Apalagi menyimpulkan kerusakan ekonomi nasional atau daerah hanya dalam 53 hari kerja kepala daerah yang baru. Ini jelas tidak proporsional,” tegasnya.
Teguh mengajak seluruh insan pers sebagai pilar keempat demokrasi untuk membangun opini publik yang seimbang dan produktif. Ia menyadari bahwa dalam kondisi defisit anggaran, tidak semua program fisik bisa langsung dijalankan. Namun, berbagai langkah nyata sudah dilakukan sejak awal masa jabatan.
“Tidak mudah jadi kepala daerah dalam kondisi defisit seperti sekarang. Tapi wali kota dan wakil wali kota tidak cengeng. Mereka memilih fokus bekerja, bukan mengeluh,” ucapnya.
Beberapa program nyata yang sudah berjalan dalam 53 hari kerja di antaranya:
- Layanan pengaduan masyarakat
- Media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah
- Penyebaran informasi publik secara masif
- Program wajib mengaji di sekolah
- Pengembangan LKS digital dan literasi digital
- Peningkatan tata kelola pemerintahan, seperti sistem pengaduan online, pelatihan ASN, keterbukaan informasi publik, hingga disiplin kerja aparatur.
“Semua kegiatan itu dijalankan tanpa dukungan anggaran besar. Tapi kami tetap jalan. The show must go on,” pungkas Teguh.
