Pemprov Kepri Minta Fasilitasi Kemenlu Atasi Mandeknya Ekspor Ikan Hidup ke Hong Kong
Wagub Nyanyang Haris Pratamura bersama Dirjen Aspasaf Kemenlu RI, Abdul Kadir Jalani dalam audiensi berlangsung di Jakarta, Rabu (9/7/2025). f- Kominfo Kepri
JAKARTA, (kepriraya.com)– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengupayakan agar ekspor ikan hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna ke Hong Kong dapat kembali berjalan.
Sebagaimana diketahui, ekspor ikan hidup dari dua kabupaten penghasil ikan di Kepulauan Riau ini terhenti dalam empat bulan terakhir.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Rabu (9/7/2025), meminta fasilitasi dan komunikasi diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Tujuannya adalah agar ekspor yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut bisa kembali normal karena penghentian ekspor ini telah berdampak serius terhadap pelaku usaha dan pebudidaya ikan di dua wilayah perbatasan tersebut.
“Ekspor ikan hidup ini merupakan tulang punggung ekonomi nelayan di Anambas dan Natuna. Sudah puluhan tahun berlangsung, dan kini nelayan kita terancam kehilangan mata pencaharian,” ungkap Nyanyang.
Dalam pertemuan itu Wagub didampingi Asisten II Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala DKP Said Sudrajat, serta perwakilan eksportir dan Ketua HNSI Kepri. (Diskominfo Kepri)
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap Kemlu dapat membantu menjembatani komunikasi dengan otoritas di Tiongkok dan Hong Kong.
Direktur Jenderal Aspasaf Kemenlu, Abdul Kadir Jailani, menyambut baik pertemuan ini dan menyatakan komitmen pihaknya untuk membantu secara maksimal.
“Kami akan segera menindaklanjuti melalui koordinasi dengan KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong,” sebut Abdul Kadir Jailani.
Kemenlu dia katakan sepakat untuk segera menemukan solusi agar kegiatan ekspor dapat kembali berjalan, termasuk membuka kemungkinan ekspor ke pasar alternatif.
Di pertemuan ini Wagub Nyanyang didampingi Asisten II Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajat, perwakilan eksportir, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri.
Surat Permohonan Ke KKP dan Kemenlu
Terkait masalah ini, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Ansar Ahmad juga telah mengirim surat resmi kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Gubernur melalui surat mengajukan permohonan percepatan penyelesaian masalah ini dapat mendapatkan solusi melalui diplomasi antarnegara dan kolaborasi lintas kementerian.
Sejak awal 2025, ekspor ikan hidup dari Anambas dan Natuna diketahui terhenti.
Berdasarkan laporan, kapal berbendera Hong Kong yang biasanya menjemput langsung hasil budidaya ikan tidak lagi masuk ke perairan Indonesia dengan alasan yang belum dikonfirmasi secara resmi.
Rapat koordinasi sebelumnya menduga adanya pengetatan kebijakan perdagangan atau pembatasan impor dari pihak Hong Kong.
Situasi ini telah menyebabkan penumpukan stok ikan hidup yang tidak terserap pasar dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Alternatif distribusi lewat jalur udara sulit dilakukan karena keterbatasan kapasitas dan tingginya biaya operasional. (ron)
