Bappeda Kepri Soroti Tata Kelola Wilayah dan Kependudukan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Batam
Rapat Koordinasi Nasional yang membahas isu strategis administrasi kewilayahan dan kependudukan sebagai fondasi pencapaian target pembangunan nasional. dilaksanakan di Swiss-Belhotel Harbourbay, Batam, pada Rabu (16/7/2025), f- Bappeda Kepri
BATAM, (kepriraya.com)- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si., hadir sebagai narasumber mewakili Sekretaris Daerah Kepri dalam forum Rapat Koordinasi Nasional yang membahas isu strategis administrasi kewilayahan dan kependudukan sebagai fondasi pencapaian target pembangunan nasional.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini dilaksanakan di Swiss-Belhotel Harbourbay, Batam, pada Rabu (16/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, S.E.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kejaksaan Tinggi Kepri, TNI, Polri, BP Batam, dan instansi pemerintah daerah lainnya.
Dalam sesi presentasinya yang bertema “Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Penguatan Tata Kelola Administrasi Wilayah dan Kependudukan”, Aries Fhariandi menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyikapi isu-isu strategis, termasuk ketimpangan demografis, arus migrasi, serta tantangan sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
“Kepri kini berada dalam era bonus demografi, dengan dominasi usia produktif yang harus kita kelola secara cerdas,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Sinkronisasi ini telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, seperti RPJPD Kepri 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan Renstra Dinas PMD Dukcapil.
Salah satu indikator prioritas yang disorot adalah peningkatan Indeks Kependudukan Digital (IKD). Kepri saat ini mencatatkan capaian 19,51%, jauh melampaui target nasional sebesar 10% di tahun 2025. Pencapaian ini merupakan buah dari kerja sama strategis dengan Kemendagri yang telah dimulai sejak 2024.
Dalam paparannya, Aries juga menekankan perlunya kolaborasi multisektor dalam memperkuat infrastruktur informasi, mendorong literasi digital masyarakat, serta menyusun kebijakan inovatif untuk memacu pertumbuhan wilayah. Termasuk di antaranya adalah pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di Bintan dan Karimun.
Terkait administrasi kewilayahan, Bappeda Kepri telah memetakan pembangunan wilayah dalam tiga klaster utama: Batam–Bintan–Karimun–Tanjungpinang, Natuna–Anambas, dan Lingga. Penegasan batas wilayah yang legal dan disepakati bersama menjadi langkah krusial untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mencegah konflik tapal batas.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui keterlibatannya dalam forum ini, kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data, serta memastikan administrasi kependudukan yang inklusif, modern, dan responsif terhadap tantangan masa depan.
Forum ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan bersama yang dapat memperkuat akselerasi pembangunan nasional sesuai dengan prioritas RPJMN 2025–2029. (*)
