APBD Perubahan Batam 2025 Disetujui, DPRD Soroti Parkir dan Tarif Listrik
Suasana rapat paripurna DPRD Batam membahas APBDP.. F-DPRD Batam
BATAM, (kepriraya.com)– DPRD Batam menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas. Sejumlah fraksi menyoroti pengelolaan parkir hingga rencana kenaikan tarif listrik.
DPRD Kota Batam menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Batam tahun 2025 pada Selasa, 1 Juli 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Aweng Kurniawan tersebut dihadiri 42 anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Seluruh fraksi menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Batam tahun 2025.
“Kami menyetujui untuk dilanjutkan pembahasannya,” kata perwakilan dari Partai Nasdem, Putra.
Perwakilan dari PKB, Surya Makmur Nasution, mengapresiasi kebijakan belanja yang memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat Batam.
“Kami menaruh apresiasi terhadap hal tersebut,” ujarnya.
Fraksi PKB menyoroti belanja untuk penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga infrastruktur dalam mendukung iklim investasi.
Peningkatan belanja modal 25 persen dinilai progresif. PKB berharap realisasi anggaran diawasi agar terhindar dari penyimpangan dan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Program pinjaman modal usaha Rp 20 juta sebagai janji politik dianggap berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap persyaratan administrasi dapat disederhanakan agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mengakses bantuan tersebut,” terang Surya. Begitu juga bantuan untuk lansia yang dinilai sangat baik.
Untuk menekan angka pengangguran, Fraksi PKB mendorong bursa kerja. Pertemuan pencari kerja dengan perusahaan dinilai penting. Fraksi PKB juga mendorong iklim investasi yang bertumbuh, sebab daya tarik investasi sangat bergantung pada profesionalisme.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk sektor parkir tepi jalan, menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Badan Anggaran, dari 895 titik parkir, penerimaan hanya Rp11 miliar dari potensi Rp 70 miliar.
“Perlu dievaluasi secepatnya, dan dibentuk satgas khusus parkir tepi jalan, untuk memutus kebocoran,” imbuhnya.
Piutang Rp570 miliar juga harus ditagih dan dioptimalkan dalam mendorong keberlangsungan pembangunan. PKB mendesak evaluasi dan penghidupan kembali BUMD untuk mendukung ekonomi lokal. Untuk program seragam gratis,
PKB berharap program ini terlaksana adil dan merata. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan anak tidak berseragam karena tidak mampu membeli seragam.
“Kami ingin menyampaikan rencana kenaikan tarif PLN di tengah ekonomi yang belum pasti adalah langkah tidak tepat,” ujar Surya.(afr*)
.
