Terima Audiensi Balai P3KP Sumatera III, Wali Kota Lis Bahas Usulan Program Penataan Kawasan Kumuh
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., saat menerima audiensi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera III Satuan Kerja (Satker) Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Kantor Wali Kota, Selasa (22/7/2025). f-Diskominfo TPi
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com) — Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., menerima audiensi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera III Satuan Kerja (Satker) Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Kantor Wali Kota, Selasa (22/7/2025).
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai P3KP Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, yang menjelaskan bahwa tujuan pertemuan selain membahas tindak lanjut penyelesaian berita acara pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tahun sebelumnya, juga dalam rangka koordinasi lanjutan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yenni juga menyampaikan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan salah satu inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, termasuk di Tanjungpinang.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Lis menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman.
“Kami sangat mendukung program-program strategis nasional, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan. Kami juga telah menyusun sejumlah usulan seperti pembangunan rusunawa, serta penataan kawasan permukiman kumuh di beberapa titik,” ujar Lis.
Lis juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengawal implementasi program perumahan secara menyeluruh, agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang masih tergolong kumuh dan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kami berharap kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin dengan baik. Sehingga ke depan, masyarakat Tanjungpinang dapat merasakan langsung manfaat dari program-program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Zuk)
