Hadiri Pelantikan HMNI Provinsi Kepri, Wawako Raja Ariza Imbau Nelayan Manfaatkan Pengolahan Hasil Perikanan
DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau periode 2024–2029 yang digelar di Aula Hotel Plaza Tanjungpinang, Kamis (24/7/25).
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza menghadiri pelantikan Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau periode 2024–2029 yang digelar di Aula Hotel Plaza Tanjungpinang, Kamis (24/7/25).
Wawako Raja Ariza mengatakan dalam sambutannya bahwa pelantikan ini merupakan tonggak awal berdirinya HMNI di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai wadah perjuangan nelayan dan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat peran strategis mereka dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus mendukung atas inisiatif kolektif nelayan yang terorganisasi melalui HMNI Kepulauan Riau. Saya berharap kepengurusan ini dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan nelayan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mari bersama kita bangun kekuatan masyarakat pesisir yang mandiri dan berdaya saing,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wawako Raja Ariza juga menyoroti pentingnya integrasi antara kekayaan budaya di daratan dan kelestarian laut sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang nasional.
“Saya meyakini bahwa keberagaman suku di daratan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, bukanlah sekadar kekayaan budaya semata, tetapi juga menjadi kekuatan besar dalam menjaga kelestarian laut kita. Inilah semangat yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, dimana harmoni darat dan laut menjadi fondasi masa depan bangsa,” jelas Raja Ariza.
Sementara itu Ketua Umum DPP Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) yang diwakili oleh Sekjen DPP HMNI Marselus Lopis berkomitmen akan mensejahterakan nelayan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Nelayan merupakan ujung tombak ketahanan pangan laut. Karena itu, keberadaan HMNI sangat penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat nelayan agar mendapat perhatian dan perlindungan yang memadai, khususnya ditingkat pemerintah pusat,” ucap Marselu. (r)
