Komisi II DPR RI Kunjungi Kepri, Bahas PLBN hingga Ekonomi FTZ
Sambutan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI ke Kepulauan Riau, Senin (29/9). f-Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kepulauan Riau, Senin (29/9). Fokus pembahasan meliputi pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penerimaan negara sektor pertanahan, serta penguatan perekonomian di wilayah Free Trade Zone (FTZ).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, bersama Aria Bima dan sejumlah anggota dewan lainnya. Mereka disambut Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.
Dalam pertemuan di Gedung Daerah, Dede Yusuf menegaskan posisi strategis Kepri sebagai beranda depan NKRI. “Kepri rawan perdagangan ilegal, human trafficking, dan narkoba. Sebagai FTZ, wilayah ini juga harus dijaga agar investasi bisa masuk dan berkembang,” katanya.
Ia juga mengapresiasi capaian layanan pertanahan di Kepri. Tercatat PNBP sektor pertanahan 2022–2025 sudah mencapai Rp31,9 miliar atau 86 persen dari target, sementara kinerja layanan prioritas BPN di kabupaten/kota menyentuh angka 95,97 persen.
Wagub Nyanyang Haris dalam sambutannya menjelaskan, Kepri memiliki 2.028 pulau dengan 22 pulau terdepan. Saat ini baru satu PLBN berdiri, yakni di Serasan, Natuna. “PLBN bukan sekadar simbol kedaulatan, tapi instrumen membangun wilayah terluar,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan Komisi II menjadi dorongan baru bagi pembangunan Kepri. “Kami meminta dukungan agar Keppres FTZ untuk Batam, Bintan, dan Karimun segera ditetapkan, sehingga bisa menjadi daya ungkit ekonomi daerah,” pungkasnya. (Win)
