BINTANBREAKING NEWSPOLITIK

Bupati Roby Bahas Penanganan PMI Ilegal Bersama Satgas PMI Bintan

Bupati Bintan Roby Kurniawan menerima audiensi Satuan Tugas Pekerja Migran Ilegal (Satgas PMI) Bintan di Ruang Rapat Bawah Bapperida, Senin (17/11). f-Ist

BINTAN, (kepriraya.com)– Bupati Bintan Roby Kurniawan menerima audiensi Satuan Tugas Pekerja Migran Ilegal (Satgas PMI) Bintan di Ruang Rapat Bawah Bapperida, Senin (17/11). Pertemuan ini digelar merespons meningkatnya kasus penempatan PMI non-prosedural di wilayah perbatasan, termasuk jalur tikus dan penampungan ilegal yang meresahkan warga.

Audiensi ini menjadi langkah penting memperkuat koordinasi antara Pemkab Bintan, aparat penegak hukum, dan Satgas PMI. Fokus pembahasan meliputi pengawasan ketat, pencegahan keberangkatan ilegal, edukasi masyarakat, serta pendampingan bagi calon PMI agar mengikuti prosedur resmi.

Bupati Roby mengapresiasi Satgas PMI atas upaya mereka mengamankan wilayah Bintan dari aktivitas ilegal terkait migrasi.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas PMI yang terus bekerja menjaga daerah ini. Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung penuh langkah pencegahan dan penanganan PMI ilegal,” ujar Roby.

Ia menekankan bahwa persoalan PMI ilegal harus ditangani melalui kolaborasi lintas sektor.

“Ini bukan persoalan satu lembaga saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, Satgas PMI, kepolisian, imigrasi, dan tokoh masyarakat. Ketika bergerak bersama, ruang bagi perekrut ilegal akan semakin sempit,” jelasnya.

Roby juga menyoroti pentingnya edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat agar risiko perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan dapat ditekan. Pemkab Bintan berkomitmen memperluas layanan bagi calon pekerja migran yang ingin berproses resmi.

“Kita harus memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri,” tambahnya.

Menutup pertemuan, Bupati berharap koordinasi yang terbangun semakin kuat.

“Saya berharap sinergi ini terus berlanjut. Kita ingin Bintan bebas dari aktivitas perdagangan orang dan pengiriman PMI ilegal. Pemerintah siap meningkatkan dukungan agar Satgas dapat bekerja lebih optimal,” tutupnya. (Utg)

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *