Strategi Jemput Dana Pusat, Pemprov Kepri Satukan Data dan Aksi Ketahanan Air Kabupaten/Kota
Rapat Koordinasi Pembahasan Identifikasi Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Rabu (4/2/2026), di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Kepri, Dompak. F-ist
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)— Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan strategi pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau, digelar Rapat Koordinasi Pembahasan Identifikasi Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Rabu (4/2/2026), di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Kepri, Dompak.
Rapat ini difokuskan pada identifikasi pulau-pulau yang terdampak keterbatasan akses air bersih, sekaligus memetakan kebutuhan prasarana dan sarana air di daerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menyatukan data dan rencana aksi kabupaten/kota sebagai dasar memperkuat akses pendanaan dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infrawil) Bappeda Kepri, Udi Harbian, yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut perencanaan yang lebih terintegrasi dan berbasis data yang kuat.
“Untuk bisa menjemput anggaran pusat, kita harus berbicara dengan data yang sama dan rencana yang selaras. Program daerah harus inline dengan kebijakan nasional, sehingga usulan yang diajukan benar-benar matang dan siap didukung,” ujar Udi Harbian.
Ia menjelaskan, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur air bersih tidak berjalan parsial, tetapi saling melengkapi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rapat koordinasi ini melibatkan Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (BWSS IV) Batam, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kepulauan Riau, Dinas PUPP Provinsi Kepri, serta perwakilan Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.
Menurut Udi Harbian, kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan setiap wilayah memiliki perencanaan yang realistis dan terukur, sekaligus menghindari tumpang tindih program.
“Kita ingin ketahanan air tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap terbangun sinergi yang solid dan berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan air daerah, sekaligus memperkuat posisi Kepri dalam mengakses dukungan anggaran dari pemerintah pusat demi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Zuk)
