Satukan Langkah, OPD Provinsi Kepri Bahas Jurus Jitu Tekan Kemiskinan
Rapat pembahasan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Rabu (4/3/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Kepri
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) menggelar rapat pembahasan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Rapat yang berlangsung pada Rabu (4/3/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Kepri tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Nur Aisyah Fatmasari.
Dalam pertemuan itu, dibahas penetapan target dan sasaran program, kegiatan, hingga sub kegiatan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan upaya penanggulangan kemiskinan berjalan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik (BRS), jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau pada September 2025 tercatat sekitar 114,55 ribu orang atau 4,26 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2024 yang mencapai 124,96 ribu orang atau 4,76 persen.
Capaian ini menempatkan tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau sebagai yang terendah di antara provinsi se-Sumatera dan berada di posisi keempat terendah secara nasional setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta.
Rapat tersebut juga melibatkan berbagai perangkat daerah dari sektor sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, hingga infrastruktur dan perumahan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Riau secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau. (Zuk)
