Musrenbang Tematik Digelar, Kepri Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kemiskinan dan Stunting yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (12/3). F-Ist
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat strategi penanganan kemiskinan dan stunting melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kemiskinan dan Stunting yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (12/3).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, dan menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan antarinstansi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan menuju target tahun 2027.
Dalam arahannya, Aries menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi kunci utama agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Data yang valid menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang efektif. Dengan data yang akurat, intervensi program dapat dilakukan secara lebih terarah,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 114,55 ribu orang atau sekitar 4,26 persen dari total penduduk.
Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 117,28 ribu orang atau sekitar 4,44 persen. Dengan capaian tersebut, Kepulauan Riau kini menempati posisi keempat provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
Sementara itu, berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025, jumlah keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepri tercatat sebanyak 811 kepala keluarga.
Data tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bintan sebanyak 118 KK, Karimun 150 KK, Natuna 189 KK, Lingga 273 KK, Kepulauan Anambas 9 KK, dan Batam 72 KK. Sedangkan Kota Tanjungpinang tercatat tidak memiliki keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Melalui forum Musrenbang tematik ini, Pemerintah Provinsi Kepri berharap seluruh program penanganan kemiskinan dan stunting dapat berjalan lebih terintegrasi sehingga target penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di daerah dapat tercapai secara optimal. *
