Iskandarsyah Tegaskan Kemitraan Tambang Timah di Kundur Barat Harus Utamakan Masyarakat dan Nelayan

Bupati Karimun, Ing. Iskandarsyah, saat menghadiri acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Kecamatan Kundur Barat, Senin (16/11/2026). f-Ist
KARIMUN, (Kepriraya.com) – Bupati Karimun, Ing. Iskandarsyah, menegaskan rencana kemitraan penambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Kundur Barat harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat lokal.
Namun, ia mengingatkan, peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun ruang tangkap nelayan.
Penegasan tersebut disampaikan Iskandarsyah saat sosialisasi rencana kemitraan tambang timah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Kecamatan Kundur Barat, Senin (16/11/2026).
Menurut Iskandarsyah, rencana kemitraan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, ia meminta seluruh aktivitas pertambangan nantinya memiliki pengawasan yang jelas. Jangan sampai kemitraan justru membuka peluang penambangan ilegal maupun praktik penjualan timah melalui jalur tidak resmi.
Rencana kerja sama ini merupakan tindak lanjut penjajakan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan PT Timah Tbk melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Skema tersebut juga membuka peluang keterlibatan koperasi dan masyarakat lokal.
Iskandarsyah mengungkapkan, upaya menjalin kemitraan dengan PT Timah telah dirintis sejak awal kepemimpinannya sebagai bupati. Bahkan, Pemkab Karimun telah menyurati perusahaan tersebut pada Mei 2025 dan mengajak Gubernur Kepulauan Riau untuk bertemu langsung dengan jajaran direksi PT Timah.
“Tambang yang diberikan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan atau badan usaha harus memakmurkan masyarakat. Ini yang kami coba cari benang merahnya bersama PT Timah,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah turut melibatkan DPRD, instansi terkait, organisasi nelayan, serta tokoh masyarakat. Pelibatan berbagai pihak dinilai penting agar rencana kemitraan memiliki tata kelola yang transparan dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah berharap skema kemitraan tersebut nantinya mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Di sisi lain, perlindungan lingkungan dan kepentingan nelayan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pertambangan.
Dengan demikian, rencana kemitraan tambang timah di Kundur Barat tidak sekadar membuka peluang eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus memastikan masyarakat setempat menjadi pihak yang turut merasakan manfaatnya. (*)

