BINTANBREAKING NEWSPOLITIK

Deby Maryanti Dorong Penguatan Perlindungan Korban TPPO di Wilayah Perbatasan

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti,saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) penanganan korban TPPO di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026). f-Ist

BATAM (Kepriraya.com) – Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Singapura.

Menurut Deby, posisi strategis Kabupaten Bintan yang berdekatan dengan negara tetangga membuat pengawasan perbatasan dan perlindungan masyarakat, terutama calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), harus menjadi perhatian bersama.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) penanganan korban TPPO di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026).

” Bintan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga upaya pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pihak,” ujar Deby.

Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan mekanisme perlindungan dan rujukan korban yang semakin terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, bisa mendapatkan perlindungan maksimal sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Deby juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, tetapi tidak memiliki kejelasan prosedur dan legalitas.

“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang,” tegasnya.

FGD tersebut dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan. Forum ini menjadi wadah koordinasi berbagai pihak untuk menyelaraskan prosedur pencegahan, deteksi dini, penanganan, serta perlindungan korban TPPO di jalur lintas batas Indonesia–Singapura.

Dalam sambutannya, Hotmangaradja menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dan lintas negara agar penanganan korban dapat berjalan terpadu, terutama di kawasan perbatasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

“Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan,” ungkapnya.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penyelarasan mekanisme rujukan nasional antarinstansi, penguatan pengawasan koridor Singapura–Batam, peningkatan kolaborasi bilateral, hingga penyediaan layanan perlindungan korban yang terintegrasi.

Mekanisme rujukan nasional diharapkan mampu memastikan korban mendapatkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, asesmen kebutuhan, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.

Pengawasan jalur keberangkatan dan kedatangan, baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur perairan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, juga menjadi perhatian penting. Langkah ini sekaligus untuk mencegah perdagangan orang dan keberangkatan PMI secara nonprosedural.

Forum tersebut melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pengawas perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pendamping korban.

Melalui FGD Koridor Aman Singapura–Batam, diharapkan terbentuk sistem koordinasi yang lebih efektif sehingga perlindungan terhadap korban TPPO tidak terputus di setiap tahapan pelayanan.

Sinergi lintas sektor dan lintas negara juga diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang sekaligus memperkuat keamanan dan perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan. (*)

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *