Ansar Apresiasi Rekomendasi DPRD, Komit Tindak Lanjuti Evaluasi Kinerja OPD
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerima dokumen penyampaian laporan akhir Pansus LKPj Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (17/4/2026). (r)
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com) – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD Kepri terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Balairung Raja Khalid Hitam, Gedung DPRD Kepri, Dompak, Jumat (17/4/2026).
“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ansar.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Luki Zaiman Prawira, pimpinan instansi vertikal, serta para kepala OPD.
Ketua Pansus, Teddy Jun Askara, mengungkapkan bahwa pembahasan LKPj dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja dengan pendalaman menyeluruh terhadap kinerja OPD. Dari hasil tersebut, Pansus merumuskan sejumlah rekomendasi strategis.
“Secara umum capaian pembangunan Kepri tergolong baik, namun masih ada sejumlah program yang perlu ditingkatkan kualitasnya,” jelas Teddy.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mencapai 7,89 persen, menempatkan Kepri di peringkat keempat nasional. Inflasi juga terkendali di angka 3,54 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53 dan masuk tiga besar nasional.
Meski demikian, DPRD memberikan catatan penting, terutama pada aspek perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta memperkuat monitoring capaian RPJMD 2025–2029 melalui pemetaan progres yang lebih terukur dan informatif, serta memastikan sinkronisasi dengan RKPD dan Renstra.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, hingga ketersediaan air bersih dan listrik.
Di sektor pendapatan, optimalisasi pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian utama melalui pembaruan data wajib pajak. Pajak alat berat juga dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan DPRD merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk menggali potensi tersebut.
Sementara pada belanja daerah, DPRD mengingatkan agar efektivitas anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat serapan, tetapi juga dari hasil nyata program. Evaluasi berkala dan disiplin dalam penjadwalan APBD dinilai penting guna menghindari keterlambatan proyek dan potensi tunda bayar.
Di bidang kepegawaian, meningkatnya beban anggaran akibat penambahan PPPK turut menjadi sorotan. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi pegawai secara proporsional serta meningkatkan kompetensi berbasis kinerja.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ansar menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk menjadikan seluruh rekomendasi sebagai pijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan ke depan. (Zky)
