Pendataan Ulang Kawasan TNI AL di Tanjung Uban Masuki Tahap Krusial, Data 8 Kampung Mulai Diverifikasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional , bertempat di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (25/6/2026) f-Ist
BINTAN, (kepriraya.com) – Upaya penyelesaian persoalan lahan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Kabupaten Bintan kini memasuki tahap pematangan data setelah proses pemetaan udara dan inventarisasi bangunan masyarakat mulai dilakukan secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, usai mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah di Kabupaten Bintan yang membahas permasalahan lahan TNI AL dan masyarakat Tanjung Uban. Rapat dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (25/6/2026).
Menurut Ronny, berbagai tahapan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
“Secara umum semua persiapan telah cukup matang. Tim teknis gabungan juga sudah mulai turun sejak awal Juni. Kita doakan bersama, ikhtiar ini bisa membuka jalan dan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Penyelesaian persoalan tersebut diawali dengan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada April 2026. Selanjutnya, pada Mei 2026, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama TNI AL, instansi terkait, dan tokoh masyarakat melakukan koordinasi lanjutan guna memantau perkembangan pendataan ulang bangunan masyarakat yang berada di kawasan lahan TNI AL.
Pada periode yang sama, tim teknis juga mematangkan metode pemetaan wilayah menggunakan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone untuk memastikan hasil pendataan lebih akurat dan efektif.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bintan Utara.
Berdasarkan hasil inventarisasi sementara hingga April 2026, tercatat sedikitnya 475 kepala keluarga atau bangunan di wilayah Kelurahan Tanjung Uban Kota yang telah masuk dalam pendataan. Proses inventarisasi masih terus berlangsung dan mencakup wilayah lain, termasuk Tanjung Uban Selatan.
Tahap penting lainnya telah dilakukan pada 10 hingga 11 Juni 2026 melalui pemetaan udara di delapan kampung yang menjadi fokus pendataan. Dari kegiatan tersebut, tim berhasil mengumpulkan data foto udara atau orthophoto yang menggambarkan kondisi aktual pemanfaatan lahan di lapangan.
Selain mendata bangunan masyarakat, tim juga melakukan pencatatan terhadap berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang berada di kawasan pendataan.
Ronny menegaskan bahwa tahapan berikutnya akan difokuskan pada verifikasi lapangan, validasi data, dan sinkronisasi hasil pendataan agar seluruh informasi yang diperoleh benar-benar akurat.
“Dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sangat kami harapkan. Saat proses verifikasi bangunan, validasi, hingga sinkronisasi data nanti, semuanya membutuhkan ketelitian agar setiap tahapan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam pendataan untuk mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Menurutnya, selain menghasilkan data yang akurat, menjaga kondusivitas dan stabilitas sosial di tengah masyarakat juga menjadi aspek penting dalam proses penyelesaian persoalan lahan tersebut.
Dengan semakin lengkapnya data lapangan yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses sinkronisasi tata ruang dan penyelesaian persoalan lahan antara TNI AL dan masyarakat Tanjung Uban dapat berjalan lebih terarah, transparan, serta menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak. (*)
