Kenaikan Tarif Transportasi jadi Penyumbang Terbesar Inflasi di Kepri

TANJUNGPINANG (Kepriraya.com) – Setelah mencatat penurunan harga (deflasi) pada
Agustus 2022 sebesar 0,5 persen, Indeks Harga Konsumen (IHK) di bulan September kembali mengalami peningkatan harga (inflasi) pada September 2022 sebesar 1,06 persen.

Dari dua Kota IHK di Kepri, tercatat Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,08 persen, dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,92 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, Darwis Sitorus mengatakan, kenaikan tarif transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar bulan ini yakni 6,98 persen.

“Kelompok transportasi naik 6,98 persen,” kata Darwis, Senin (3/10).

Selain itu, BPS mencatat bahwa Kepri mengalami inflasi tahunan sebesar 6,79 persen.

“Sementara, Inflasi tahun kalender Januari–September 2022 sebesar 4,96 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat nelayan, ojek online dan angkot.

Penyaluran BLT yang cepat akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pasca pengumuman kenaikan harga BBM subsidi.

“Harga tiket kapal sudah naik, tarif angkot juga naik, kebutuhan pokok juga naik, BLT satu-satunya yang bisa menyelamatkan masyarakat,” kata legislator dari PKS ini.

Ia juga meminta Ansar memantapkan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu ratusan di tahun mendatang.

Kawasan pertanian terpadu sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, apalagi Kepri bukan penghasil kebutuhan pokok.

“Mulai tahun depan kawasan pertanian terpadu harus direalisasikan, minimal kita swasembada pangan 30 persen,” ujarnya.

Selain itu, Wahyu juga meminta Pemprov Kepri membangun pasar induk di 4 daerah populasi terbesar seperti Tanjungpinang, Bintan, Batam, dan Karimun.

Dengan pasar induk, pemerintah akan melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga eceran tertinggi.

Komoditas pasar induk nantinya akan disuplai dari kawasan pertanian terpadu.

“BPS mencatat bahwa operasi pasar berhasil menurunkan inflasi 0,5 persen pada Agustus 2022, bagaimana kalau ada pasar induk bisa-bisa inflasi tahunan kita lebih rendah dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Wahyu menuturkan, Pemprov Kepri juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan secara berkala.

Tenaga kerja yang berkualitas pula akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, upah yang masih rendah menjadi pertanda bahwa tenaga kerja belum berkualitas.

“BLK harus dihidupkan kembali dan harus kreatif, pelatihan tidak harus didasarkan pada anggaran pemerintah, tetapi swasta juga harus dilibatkan, menganggap saja salah satu syarat tenaga kerja,” katanya. ( Mrs )

Editor : Asf