Cori Kecam Perdagangan Rokok Illegal Beredar Bebas di Kepri
Tanjungpinang, (Kepriraya.com) – Andi Cori Patahuddin (ACP) selaku aktivis pergerakan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengecam dengan tegas maraknya peredaran bebas rokok ilegal (non cukai) berbagai merek di Kepri yang disinyalir dapat merugikan keuangan negara dari sektor pendapatan pajak hingga milyaran hingga triliunan Rupiah.
Penyataan tersebut disampaikan Cori kepada sejumlah awak media ini di salah satu Cafe di Jalan R.H Fisabilillah Km 8, Kota Tanjungpinang, Selasa (28/2/2023).
“Rokok ilegal ini diperkirakan sudah 4 – 5 tahun lebih beredar dan merugikan negara sebesar miliaran hingga triliunan rupiah,” ujar Cori .
Ia bahkan tidak segan-segan bersama timnya, akan turun ke Jakarta dan melakukan aksi di kantor Menteri Keuangan RI termasuk kementerian yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tersebut untuk menggelar aksi guna menyampaikan kebenaran yang selama ini tak terungkap dan terkesan pembiaran.
“Ini jelas-jelas sudah merugikan negara kita. Saya bersama beberapa tim akan mendatangi kantor Menteri Keuangan RI untuk menyampaikan aspirasi apa yang sebenarnya terjadi di Kepri terkait peredaran rokok ilegal yang saat ini terus merajalela dan bebas dijual di sejumlah warung,”ungkapnya.
Apalagi saat ini, lanjut Cori, Kementrian keuangan sedang bersih-bersih terhadap oknum pejabatnya yang suka memamerkan harta kekayaan dan dapat mencederai empati masyarakat.
“Saya yakin, Kementrian Keuangan akan segera bergerak cepat dan melakukan koordinasi ke instansi terkait lainnya,”ujar Cori
Menurut Cori, perdagangan rokok ilegal ini wajib ditertibkan dan dibasmi di Kepri, demi bangkitnya perekonomian di Provinsi Kepri ini.
Bahkan ungkapnya, rokok ilegal ini bukan hanya beredar di Provinsi Kepri saja, namun disenyalir kuat juga beredar di luar Kepri yang ditemukan beberapa jenis rokok yang sama.
“Bukan rahasia umum lagi dan rekan-rekan media juga mungkin tau dari mana rokok ini berasal,”imbuhnya
Untuk itu, Cori meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyikapi hal ini karena sangat merugikan uang negara.(**)
Editor : Asfanel
