Kepri Ramadan FEST 2024 Segera Digelar di Tanjungpinang
- Logo Pemko Tanjungpinang (net)
TANJUNGPINANG (Kepriraya.com)-Memeriahkan bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) akan menggelar Festival Halal Fair 2024 bertajuk “Kepri Ramadan FEST 2024”.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengatakan festival ini ditargetkan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).
“Persiapan matang perlu dilakukan, termasuk konfirmasi kehadiran Wakil Presiden kepada KNEKS,” kata Luki usai memimpin rapat koordinasi persiapan festival di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (22/2/2024).
Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan KNEKS agar 24 provinsi yang memiliki KDEKS, termasuk Kepri, menyelenggarakan Festival Halal Fair 2024.
Festival ini akan dilangsungkan di Gedung Daerah, Tugu Sirih Gurindam 12, dan Jalan Merdeka Kota Lama Tanjungpinang selama 10 hari, mulai 15 hingga 24 Maret 2024.
“Diharapkan festival ini menarik lebih dari 10.000 pengunjung dan diikuti 300 UMKM grade satu,” ujar Luki.
Lebih lanjut, Luki menjelaskan bahwa Kepri Ramadan FEST 2024 direncanakan menjadi agenda tahunan KDEKS Kepri. Tujuannya tidak hanya untuk menyemarakkan bulan Ramadhan, tetapi juga mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM syariah di Kepulauan Riau.
Kepri Ramadan FEST 2024 diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah di Kepri. Festival ini akan menampilkan berbagai produk halal, mulai dari makanan, fashion, hingga wisata halal.
Selain itu, akan ada seminar, workshop, dan talkshow yang menghadirkan narasumber pakar ekonomi syariah dan pelaku usaha sukses.
Diharapkan festival ini dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kepulauan Riau.
Luki menegaskan bahwa kunci sukses festival ini terletak pada sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, KNEKS, lembaga keuangan syariah, UMKM, maupun masyarakat. (zuk)
Editor Redaksi
(
