Langkah Pemprov Kepri Mendukung Percepatan Program MBG
Gubernur Ansar Ahmad berdiskusi dengan Wagub Nyanyang selaku Ketua Pokja MBG Kepri saat berlangsungnya Rakor Percepatan MBG di Dompak, Rabu (13/8/2025). (Iwan/Biro Adpim Kepri)
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana disampaikan Gubernur Ansar Ahmad, telah menentukan sejumlah langkah dalam pendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah-langkah dimaksud mulai dari penerbitan SK Gubernur tentang Pokja Percepatan Pelaksanaan MBG, penyediaan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan SPPG sesuai spesifikasi teknis BGN, hingga pengajuan usulan SPPG melalui BGN dan BIN.
Pemprov juga membangun kemitraan dengan Koramil/TNI, PKK, komite sekolah, dan koperasi untuk mengelola dapur SPPG di wilayah pulau-pulau kecil, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama Inspektorat Daerah terkait penyediaan lahan dan sarana.
Dan tidak kalah penting, Gubernur menekankan keberadaan SPPG sangat krusial untuk memastikan distribusi makanan bergizi merata, terutama di wilayah 3T dan pulau-pulau terdepan.
Sesuai karakteristik geografis Kepri, dapur SPPG khusus menjadi model yang paling tepat diterapkan di daerah kepulauan.
Rakor dihadiri Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura yang juga Ketua Pokja MBG Kepri, anggota Pokja MBG yang terdiri dari Polda Kepri, Kajati Kepri, Korem 033/WP, Binda Kepri, BPOM Kepri, BKKBN, Kanwil Kemenag Kepri, dan BPS Kepri, dan unsur vertikal lainnya. (Iwan/Biro Adpim Kepri)
“Kita tidak boleh membiarkan ada sekolah atau anak-anak di pulau yang luput dari program ini. Untuk daerah pulau, pemerintah akan mengambil peran penuh dalam mendirikan SPPG karena biaya per makan lebih besar dibanding daerah perkotaan,” ujar Gubernur Ansar memimpin rapat koordinasi percepatan program MBG di Dompak, Rabu (13/8/2025).
Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar juga meminta agar Pokja MBG terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan pendirian SPPG dilakukan secara terencana dan selaras dengan kebijakan daerah.
Ia menekankan bahwa pemenuhan neraca kebutuhan harian—mulai dari sayur, protein, hingga karbohidrat—sebaiknya mengutamakan potensi pangan lokal.
“Kita punya potensi pangan di Kepri. Mari kita optimalkan untuk memenuhi kebutuhan MBG, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat,” katanya.
Gubernur Ansar menginstruksikan Wakil Gubernur selaku Ketua Pokja MBG Kepri untuk segera mendirikan kantor sekretariat Pokja sebagai pusat koordinasi lintas sektor.
“Semangat kolaborasi harus kita jaga. Jangan sampai ada anak di pulau yang tidak tersentuh MBG. Ini adalah investasi untuk masa depan generasi Kepri,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo ini, capaian di Provinsi Kepri telah mencapai 23 persen dari total target 516.419 orang. Capaian ini menempatkan Kepri di lima besar penerapan Program MBG nasional. (r)
