Pemkab Bintan Rancang BUMD Baru untuk Kelola Potensi PAD di Sektor Kepelabuhan
Pembahasan Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika, di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Selasa (7/10/2025). f-Diskominfo Bintan
BINTAN, (kepriraya.com)— Pemerintah Kabupaten Bintan tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang akan bergerak di sektor kepelabuhan. Rencana tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika, di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Selasa (7/10/2025).
Ronny menyampaikan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri agar daerah mampu berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru berbasis potensi lokal. Salah satunya, dengan mengoptimalkan aset kepelabuhan yang ada di wilayah Bintan.
“Kita punya sejumlah pelabuhan yang bisa dikembangkan, termasuk eks pelabuhan PT Antam di Kijang yang sedang dijajaki untuk dikelola, baik melalui skema pinjam-pakai maupun pengambilalihan. Semua potensi akan kita identifikasi dan kelola secara profesional sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ronny menambahkan, Pemkab Bintan telah memiliki dasar hukum berupa Perda tahun 2014 yang mengatur sektor kepelabuhan. Regulasi ini akan disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan pelabuhan masa kini dan membuka ruang bagi sumber PAD baru.
Sebagai referensi, Pemkab Bintan juga telah melakukan studi ke BUMD di Kota Cilegon, Banten, yang berhasil mengelola layanan kapal pandu dan memperoleh pendapatan signifikan. “Kita bisa meniru pola serupa, misalnya dari layanan kapal pandu, suplai air bersih, hingga logistik untuk kapal-kapal besar. Di depan PT BAI saja, setiap hari bisa ada 400 kapal tanker yang berlabuh,” tambahnya.
FGD juga membahas potensi pengembangan pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang yang dinilai perlu dilakukan penataan ulang. Diharapkan, forum ini menghasilkan peta jalan yang jelas mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dengan target yang terukur.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah OPD terkait, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang, UPP Kelas I Tanjung Uban, akademisi UMRAH, serta Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Bintan. (Dir)
