Pemprov Kepri Raih Peringkat Kedua Nasional dalam Inovasi Pengelolaan Kepegawaian 2025

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepri Yenny Trisia Isabella usai penerima penghargaan. Rabu (19/11/2025) di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta. f-Ist

JAKARTA, (kepriraya.com)-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang BKN Award 2025, Kepri berhasil meraih peringkat kedua kategori Pemerintah Provinsi atas inovasi dan kinerja dalam pengelolaan kepegawaian.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, pada Rabu (19/11/2025) di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta. Turut hadir mendampingi, Kepala BKD sekaligus Ketua KORPRI Provinsi Kepri, Yenny Trisia Isabella.

Dalam penilaiannya, BKN melihat berbagai aspek, mulai dari implementasi NSPK manajemen ASN, optimalisasi sistem informasi kepegawaian, hingga efektivitas manajemen kinerja. Kepri dinilai konsisten melakukan pembenahan dan inovasi dalam layanan kepegawaian.

Pada kategori Pemerintah Provinsi, Kepri berada di posisi kedua, tepat di bawah Provinsi Jawa Tengah sebagai juara pertama, dan Provinsi Gorontalo di peringkat ketiga.

Selain kategori provinsi, BKN Award 2025 juga memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga negara, pemerintah kota, dan kabupaten. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, bersama sejumlah menteri dan pejabat nasional.

Berikut penerima penghargaan pada masing-masing kategori:

Kategori Kementerian

1. Bappenas
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Komunikasi dan Digital

Kategori Lembaga/LPNK/LMS/Lembaga Negara

1. LKPP
2. LAN
3. BSSN

Kategori Pemerintah Provinsi

1. Jawa Tengah
2. Kepulauan Riau
3. Gorontalo

Kategori Pemerintah Kota

1. Kota Tangerang
2. Kota Bogor
3. Kota Yogyakarta

Kategori Pemerintah Kabupaten

1. Kabupaten Sleman
2. Kabupaten Ngawi
3. Kabupaten Gresik

BKN Award menjadi tolok ukur kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit serta reformasi birokrasi berkelanjutan. Melalui penghargaan ini, diharapkan setiap instansi terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. (*)