Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Percepat Program Tiga Juta Rumah
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal sekitar 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kamis (30/7/2026). f-Ist
JAKARTA, (kepriraya.com)– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal sekitar 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini berlangsung serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota pada 36 provinsi, menjadikannya akad massal rumah subsidi terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia.
Program tersebut merupakan bagian dari Program KPR Sejahtera yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan program tersebut, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Presiden juga berpesan agar para penerima rumah menjaga lingkungan tempat tinggal tetap bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, ia mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri demi membangun masa depan yang lebih baik.
Program FLPP sendiri menjadi salah satu pilar utama Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Sepanjang 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi FLPP serta 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai kebijakan afirmatif, di antaranya suku bunga FLPP tetap 5 persen, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), BPHTB gratis, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen, menunjukkan bahwa rumah-rumah yang dibangun benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.
Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur ini juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kepemilikan rumah nasional.
Di sisi lain, sektor perumahan turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tercatat, sektor ini mampu menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau 5,86 persen dari total tenaga kerja Indonesia, sekaligus menggerakkan berbagai sektor usaha seperti konstruksi, industri bahan bangunan, perbankan, pengembang, hingga UMKM.
Melalui program ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia menjadi simbol hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, sekaligus membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera. (*)
