BATAMBREAKING NEWSPOLITIK

Lingga Gandeng Pemko Batam untuk Adopsi Sistem e-Monev

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekda Kota Batam, Firmansyah, dan Sekda Kabupaten Lingga, Armia, mengenai pemanfaatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Elektronik (e-Monev). Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Jumat (28/11/2025).F-Afr

BATAM, (kepriraya.com)– Pemerintah Kota Batam kembali menjadi rujukan daerah dalam pengembangan layanan digital pemerintahan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekda Kota Batam, Firmansyah, dan Sekda Kabupaten Lingga, Armia, mengenai pemanfaatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Elektronik (e-Monev). Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Jumat (28/11/2025).

Kunjungan Sekda Lingga tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah dalam peningkatan tata kelola yang lebih transparan dan terintegrasi. Pemko Batam yang telah mengoperasikan e-Monev secara matang akan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga, mulai dari alih pengetahuan, penyesuaian sistem, hingga pembinaan teknis aparatur.

PKS mencakup sejumlah poin strategis, antara lain pemanfaatan aplikasi e-Monev, penguatan manajemen data monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi pelaporan pembangunan secara digital. Kedua pihak sepakat melakukan monitoring bersama guna memastikan implementasi berjalan efektif.

Sekda Batam, Firmansyah, menyambut baik sinergi tersebut.
“Batam siap berbagi praktik terbaik. Kami berharap pemanfaatan e-Monev di Lingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja pembangunan,” ujarnya.

Sekda Lingga, Armia, menegaskan bahwa Batam menjadi contoh penerapan sistem monitoring elektronik yang sukses.
“Kami ingin mengadopsi pengalaman Batam untuk mempercepat transformasi digital di Lingga,” ungkapnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi hasil di Provinsi Kepulauan Riau. (Afr)

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *