Bedah Ekonomi Pesisir: Direktur Kajian Lentera Pesisir dan Eks Ketua HNSI Bintan Rumuskan Ekonomi Pesisir Berkelanjutan Lewat Optimalisasi Kampung Nelayan Berbasis Ekonomi Islam
Direktur Kajian Lentera Pesisir, Rahmad Ferdinanto, S.E., M.M., dan Pembina sekaligus Mantan Ketua HNSI Kabupaten Bintan, Baini. Sabtu (10/5/2026) f-Ist
BINTAN, (kepriraya.com)– Upaya membangun kemandirian ekonomi kampung nelayan berbasis prinsip syariah mengemuka dalam diskusi “Bedah Ekonomi Pesisir” yang digelar Lentera Pesisir, Sabtu (10/5/2026), di Kedai Kopi Pak Baini, dekat Pelabuhan Bintan.
Kegiatan yang mengangkat tema Kajian Pembangunan Ekonomi Pesisir Berkelanjutan melalui Kampung Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Syariah ini menghadirkan dua narasumber utama: Direktur Kajian Lentera Pesisir, Rahmad Ferdinanto, S.E., M.M., dan Pembina sekaligus Mantan Ketua HNSI Kabupaten Bintan, Baini.
Dalam paparannya, Rahmad Ferdinanto menegaskan bahwa kampung nelayan tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek utama ekonomi biru. “Kampung nelayan menyimpan potensi besar: perikanan tangkap, budidaya, wisata bahari, hingga pengolahan hasil laut. Masalahnya, rantai nilai masih panjang dan didominasi segelintir pemodal. Ekonomi syariah hadir menawarkan solusi lewat penguatan ekonomi pesisir berkelanjutan, pembentukan Badan Usaha Daerah Nelayan, dan akad mudharabah untuk permodalan kapal,” jelas Rahmad.
Menurutnya, konsep berkelanjutan harus menyentuh tiga pilar: ekologi, ekonomi, dan sosial. “Jangan sampai eksploitasi hari ini mengorbankan tangkapan anak cucu. Potensi zakat dari hasil laut, tradisi sedekah laut, dan larangan destructive fishing dalam Islam sejalan dengan prinsip konservasi,” tambahnya.
Senada, Baini yang telah puluhan tahun mendampingi nelayan Bintan menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak. “Nelayan kita ini bukan miskin karena malas, tetapi karena akses pasar, akses modal, dan harga yang tidak adil. Dulu saat di HNSI kami dorong asuransi nelayan dan BBM subsidi tepat sasaran. Sekarang harus ditambah literasi ekonomi berkelanjutan agar nelayan bisa lebih eksis,” tegasnya.
Baini juga mengapresiasi langkah Lentera Pesisir yang turun langsung ke kampung nelayan. “Kajian jangan hanya di atas kertas. Harus dirasakan manfaatnya di dapur nelayan. Kalau ekonomi syariah bisa memotong rantai tengkulak lewat qardhul hasan untuk modal melaut, itu baru namanya berkelanjutan,” ujarnya.
Rekomendasi Diskusi
Diskusi yang berlangsung hangat ini menghasilkan empat rekomendasi kunci:
- Pembentukan Badan Usaha Kampung Nelayan di tingkat kampung sebagai off-taker hasil tangkapan dan penyedia modal dengan konsep kerja sama atau syirkah.
- Program Edukasi Lentera Syariah Pesisir untuk literasi keuangan, manajemen usaha, dan konservasi laut berbasis nilai Islam.
- Integrasi Zakat-Infak-Sedekah Hasil Laut melalui BAZNAS/UPZ untuk dana produktif kampung nelayan.
- Pemetaan Zona Tangkap Berbasis Kearifan Lokal yang dilegalkan dalam Perda agar mencegah konflik dan overfishing.
Rahmad menutup dengan komitmen Lentera Pesisir untuk mengawal rekomendasi menjadi program aksi. “Kajian selesai kalau sudah jadi kebijakan dan gerakan di kampung. Insyaallah ini jadi prototype pembangunan pesisir Kepri yang berkah dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi lanjutan dan komitmen bersama antara Lentera Pesisir dan perwakilan kelompok nelayan untuk pilot project Kampung Nelayan Berkah Bahari. (Ist)
