Prabowo Sebut Birokrasi Indonesia “Memalukan”, Singgung Pungli hingga Permainan Izin
Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA, (kepriraya.com)— Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap kondisi birokrasi Indonesia saat menghadiri rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Dikutip dari Suarasiber.com
Di hadapan para anggota dewan dan jajaran menteri kabinet, Prabowo secara terbuka menyebut sistem perizinan di Indonesia terlalu lambat, berbelit, dan memalukan dibanding negara lain.
Pernyataan keras itu muncul di tengah viralnya surat terbuka Kamar Dagang Tiongkok (CCC) yang membongkar berbagai persoalan investasi di Indonesia, mulai dari dugaan pungli hingga aturan yang dinilai berubah-ubah.
Dalam pidatonya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Prabowo menyoroti lamanya proses pengurusan izin usaha di Indonesia.
Menurutnya, sebuah izin di Indonesia bisa memakan waktu hingga dua tahun, sementara di Malaysia proses serupa disebut hanya membutuhkan sekitar dua minggu.
“Memalukan,” tegas Prabowo di ruang sidang DPR RI.
Prabowo menilai persoalan birokrasi sudah berada pada level serius dan tidak bisa lagi ditoleransi. Ia bahkan menyinggung adanya praktik permainan oknum yang memanfaatkan regulasi berlapis demi kepentingan pribadi.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan setiap izin dipersulit dengan macam-macam rekomendasi tambahan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera melakukan bersih-bersih total terhadap sistem birokrasi dan regulasi yang dinilai menghambat investasi nasional.
Soroti Pungli dan “Akal-akalan” Oknum
Prabowo juga mengaku kecewa masih adanya aparatur yang menyalahgunakan kewenangan. Dengan nada emosional, ia menilai praktik pungutan liar dan permainan izin bukan hanya merugikan investor, tetapi juga memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
Beberapa poin yang menjadi sorotan utama Prabowo antara lain:
Proses perizinan yang lambat dan tidak kompetitif
Regulasi berlapis yang membuka celah permainan oknum
Dugaan pungli dan pemerasan terhadap pelaku usaha
Perlunya deregulasi dan reformasi birokrasi besar-besaran
Ia menegaskan, negara harus hadir menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Surat Kadin Tiongkok Jadi Tamparan Keras
Sorotan Prabowo terhadap birokrasi muncul setelah surat terbuka Kamar Dagang Tiongkok (CCC) viral di media sosial X dan memicu perhatian publik.
Dalam surat tersebut, investor asal Tiongkok mengeluhkan berbagai persoalan serius yang mereka hadapi di Indonesia.
Beberapa poin yang disorot antara lain:
Dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu
Denda kehutanan hingga US$180 juta yang dinilai sepihak
Perubahan kebijakan nikel yang disebut membuat biaya produksi melonjak hingga 200 persen
Jalur resmi penyelesaian masalah dianggap tidak efektif tanpa “perantara” atau pelicin
Isi surat itu langsung menjadi perbincangan luas karena dianggap membuka borok lama birokrasi Indonesia yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha: izin lambat, aturan berubah-ubah, hingga budaya pungli yang sulit diberantas.
Kini, publik menanti sejauh mana kritik keras Prabowo akan diikuti langkah nyata dalam membenahi birokrasi dan menciptakan kepastian investasi di Indonesia.
