15 OPD “Dikumpulkan”, Pemprov Kepri Matangkan Strategi Tekan Stunting dan Kemiskinan 2027
Kegiatan Pembahasan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2026 dan Finalisasi Perencanaan Rencana Aksi Tahun 2027 itu digelar selama dua hari, 21–22 Mei 2026, di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepri.
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan persoalan stunting, kemiskinan, hingga pengendalian penyakit menular dengan mengumpulkan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum evaluasi dan finalisasi rencana aksi tahun 2027.
Kegiatan bertajuk Desk Pembahasan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2026 dan Finalisasi Perencanaan Rencana Aksi Tahun 2027 itu digelar selama dua hari, 21–22 Mei 2026, di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepri.
Forum tersebut menjadi langkah strategis Pemprov Kepri untuk memperkuat efektivitas program prioritas nasional, terutama percepatan penurunan angka kemiskinan, prevalensi stunting, serta pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Dari total 15 OPD yang terlibat, sebanyak 11 OPD membahas tiga isu utama sekaligus, yakni stunting, kemiskinan, dan ATM. Sementara empat OPD lainnya difokuskan pada program pengentasan kemiskinan.
Pembahasan dilakukan secara marathon melalui 15 sesi desk selama dua hari. Dinas Kesehatan menjadi OPD pertama yang memaparkan evaluasi program dengan durasi pembahasan terpanjang mencapai dua jam penuh. Hal ini menunjukkan sektor kesehatan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Riau.
Melalui forum tersebut, Bappeda Kepri menekankan pentingnya sinkronisasi data, ketepatan perencanaan program, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang disusun pada 2027 benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Selain mengevaluasi capaian program tahun berjalan, desk ini juga menjadi ruang konsolidasi antar-OPD untuk memastikan seluruh intervensi pemerintah berjalan selaras dan saling mendukung.
Pemprov Kepri berharap, melalui perencanaan yang lebih matang dan terukur, angka stunting dan kemiskinan di Kepulauan Riau dapat terus ditekan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Ajk)
