Batam Pelajari Sistem Parkir Berlangganan Denpasar, Bidik Pengelolaan Lebih Tertib dan Transparan
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Jumat (13/11/2026). f-Diskominfo
BATAM (Kepriraya.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mematangkan rencana penerapan sistem parkir berlangganan dengan mempelajari pola pengelolaan perparkiran yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan untuk mempelajari tata kelola parkir yang dinilai mampu menciptakan layanan lebih tertib, transparan, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Denpasar, rombongan Batam diterima Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemko Batam adalah model pengelolaan parkir melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pola pengelolaan melalui BUMD menjadi salah satu aspek yang akan dikaji untuk diterapkan di Batam dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik daerah.
Menurutnya, pembenahan sistem perparkiran tidak cukup hanya melalui penertiban petugas di lapangan. Diperlukan regulasi yang kuat, kelembagaan yang jelas, serta sistem pengawasan yang terukur.
Dengan demikian, pengelolaan parkir diharapkan lebih profesional, potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan.
Rencana tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya Pemko Batam menerapkan sistem parkir berlangganan. Skema ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas parkir tanpa harus melakukan pembayaran berulang setiap kali memarkirkan kendaraan pada lokasi yang masuk dalam cakupan program.
Selain kelembagaan BUMD, Pemko Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, pelibatan desa adat dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) resmi bersama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma.
Pola tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan unsur masyarakat dalam mendukung pengelolaan perparkiran.
Sebagai tindak lanjut kunjungan, Dinas Perhubungan Kota Batam bersama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma akan melakukan komunikasi teknis untuk mendalami sistem yang diterapkan di Denpasar.
Pemko Batam berharap hasil studi tiru tersebut dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan perparkiran yang lebih modern, tertib, dan transparan.
Jika diterapkan secara optimal, sistem parkir berlangganan bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat pendapatan daerah sekaligus meminimalkan praktik pungutan liar di lapangan.
Meski demikian, kesiapan regulasi, mekanisme pembayaran, pengawasan petugas, serta cakupan lokasi parkir akan menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Batam. (ski)
