Bupati Roby Ajak Seluruh OPD Perkuat Integritas, 16 Dokumen Tindak Lanjut SPI Bintan Diunggah ke KPK
Advertorial
Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026). f-Ist
BINTAN (Kepriraya.com) – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Penandatangan berkas
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Roby menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Menurutnya, SPI tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau hasil penilaian semata. Lebih dari itu, SPI merupakan gambaran bagaimana pegawai, mitra kerja, dan masyarakat menilai integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ungkap Roby.
Berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Hingga Oktober 2026, sebanyak 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I telah diunggah ke aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima dokumen lainnya masih dalam proses perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Roby menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membangun budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Roby memastikan Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan siap memperkuat kolaborasi dengan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Foto bersama usai acara
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutupnya.
Melalui koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif dalam menindaklanjuti hasil SPI, tetapi juga mampu menerapkan langkah perbaikan secara nyata dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan Kabupaten Bintan yang bersih, transparan, akuntabel, serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (r)
