Roby-Deby Hadiri Rakor Bersama KPK, Pemkab Bintan Perkuat Pencegahan Korupsi
Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026). f-Ist
BINTAN (Kepriraya.com) – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan ini turut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Roby menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi KPK terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan. Menurutnya, koordinasi tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Ia menegaskan, Survei Penilaian Integritas tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau capaian penilaian. Lebih dari itu, SPI merupakan gambaran bagaimana pegawai, mitra kerja, dan masyarakat menilai integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ungkap Roby.
Berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I telah diunggah ke aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima lainnya masih dalam proses perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Roby menilai, upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Sebab, perencanaan, penganggaran hingga pengawasan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Roby memastikan Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan siap memperkuat kolaborasi dengan KPK untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK,” katanya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bintan berharap tindak lanjut hasil SPI dapat dilaksanakan secara konkret dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (r)
