DPRD Karimun Soroti Target Pendapatan dan Tunda Bayar dalam KUA-PPAS 2027
Rancangan KUA-PPAS TA 2027.
KARIMUN, (kepriraya.com) – DPRD Kabupaten Karimun meminta pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun target pendapatan dan belanja daerah pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Adi Hermawan, usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Karimun mengenai Rancangan KUA-PPAS TA 2027, Jumat (31/7/2026).
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Menurut Adi, penyusunan anggaran 2027 harus mengacu pada kemampuan riil keuangan daerah. Sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai menjadi hal penting agar program pembangunan tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi mampu direalisasikan.
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
“RKPD harus disesuaikan dengan RPJMD, termasuk kemampuan keuangan daerah. Saat ini kita masih membahas kebijakan umum anggaran dan selanjutnya pembahasan akan dilakukan secara maraton bersama seluruh pihak terkait,” ujar Adi.
DPRD Karimun juga memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan proyeksi APBD 2027.
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Salah satunya terkait target pendapatan. Legislatif meminta angka yang ditetapkan tidak terlalu optimistis, melainkan didasarkan pada capaian atau realisasi pendapatan tahun berjalan.
Dengan demikian, proyeksi pendapatan pada 2027 diharapkan lebih terukur dan memiliki dasar yang kuat.
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
“Target pendapatan harus melihat capaian riil tahun berjalan. Jangan sampai target terlalu tinggi, sementara kemampuan untuk merealisasikannya tidak sesuai,” menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran.
Selain pendapatan, DPRD menegaskan bahwa postur belanja juga harus mengikuti kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah diminta tidak memaksakan belanja dengan cara menaikkan proyeksi pendapatan yang belum tentu dapat dicapai.
Persoalan tunda bayar juga menjadi perhatian serius DPRD Karimun. Legislatif mendorong pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban tersebut secara konsisten dan bertahap agar kondisi keuangan daerah kembali sehat.
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
“Kami sepakat dengan prioritas pembangunan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Namun, kami berharap persoalan tunda bayar dapat diselesaikan sedikit demi sedikit sehingga kondisi keuangan daerah semakin membaik dan program pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” kata Adi.
Meski memberikan sejumlah catatan, DPRD Karimun memastikan tetap mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan menjadi salah satu tahapan penting menuju penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2027.
DPRD berharap pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Sinkronisasi antara target pendapatan, kemampuan fiskal, belanja, serta prioritas pembangunan dinilai penting untuk menghasilkan APBD yang sehat, efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Dengan kondisi fiskal yang menjadi perhatian, DPRD menilai disiplin anggaran harus menjadi pijakan utama dalam menentukan arah pembangunan Karimun pada 2027. Program yang benar-benar prioritas dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat diharapkan mendapat ruang yang lebih besar dalam kebijakan anggaran daerah. (Red)
