29 Ribu Tabung LPG 3 Kg Rusak Hambat Pasokan, Bupati Karimun Siapkan Solusi Permanen
Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang digelar Pemerintah Kabupaten Karimun, Selasa (27/10/2026). f-Ist
KARIMUN (Kepriraya.com) – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang memicu antrean masyarakat di Kabupaten Karimun menjadi perhatian serius Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah. Pemerintah daerah kini menyiapkan sejumlah langkah untuk membenahi distribusi, mulai dari pembangunan fasilitas pengisian hingga penyederhanaan jalur kepabeanan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang digelar Pemerintah Kabupaten Karimun, Selasa (27/10/2026). Dari hasil pemetaan persoalan, kendala pasokan tidak semata-mata disebabkan keterbatasan kuota, tetapi juga menumpuknya tabung rusak dan hambatan logistik pengiriman antarpulau.
Berdasarkan data hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 kg di Karimun mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari total kuota 6.617 MT.
Namun, distribusi di lapangan masih menghadapi persoalan serius. Sebanyak 29.110 tabung LPG dilaporkan dalam kondisi rusak atau afkir dan menumpuk di gudang agen karena belum dapat segera diganti.
Kondisi tersebut turut menghambat kelancaran pasokan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Frekuensi pengiriman LPG ke Pulau Kundur, misalnya, turun dari empat hingga lima kali seminggu menjadi hanya dua hingga tiga kali seminggu.
Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga 26.698 pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun yang bergantung pada ketersediaan LPG untuk menjalankan usaha mereka.
Bupati Karimun Iskandarsyah menegaskan, pemerintah daerah berupaya mencari penyelesaian yang menyentuh akar persoalan agar gangguan distribusi tidak terus berulang.
Siapkan Pembenahan Distribusi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penumpukan tabung rusak yang menghambat ketersediaan tabung layak pakai di tingkat agen. Selain itu, karakteristik wilayah Karimun yang terdiri atas pulau-pulau membuat distribusi sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut dan frekuensi pelayaran.
Karena itu, pembenahan distribusi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penanganan tabung afkir, penguatan fasilitas pendukung, hingga penyederhanaan proses logistik antarpulau.
Rencana pembangunan BPT serta pengupayaan jalur hijau kepabeanan menjadi bagian dari solusi yang disiapkan untuk mendukung kelancaran distribusi LPG di wilayah kepulauan. Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan logistik dan mempercepat pergerakan pasokan.
Pemkab Karimun menargetkan langkah pembenahan ini dapat memberikan kepastian pasokan LPG 3 kg bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha mikro yang membutuhkan gas bersubsidi untuk kegiatan produksi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan koordinasi dengan pihak terkait berjalan efektif, terutama dalam penanganan tabung rusak dan pengaturan distribusi agar pasokan dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi kendala pengiriman.
Dengan pembenahan yang terarah dan berkelanjutan, Pemkab Karimun berharap persoalan antrean dan kelangkaan LPG 3 kg dapat diatasi, sehingga masyarakat kembali memperoleh akses gas bersubsidi secara lebih mudah dan merata. (ptr)
