MBG di Tanjungpinang Jangkau 29.720 Penerima, 11 Lokasi Koperasi Merah Putih Disiapkan

Rapat koordinasi evaluasi percepatan program strategis nasional yang dipimpin Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026). f-Diskominfo
TANJUNGPINANG (Kepriraya.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang telah menjangkau 29.720 penerima manfaat. Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan 11 lokasi tambahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih.
Perkembangan sejumlah program strategis nasional tersebut dipaparkan dalam rapat koordinasi evaluasi percepatan program strategis nasional yang dipimpin Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjungpinang, Samsudi, menyampaikan laporan perkembangan program. Sementara pemaparan teknis disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungpinang, Heni Ari Putranti.
Heni menjelaskan, dari total 29.720 penerima manfaat MBG, sebanyak 1.317 merupakan anak PAUD, 18.508 siswa SD, dan 9.895 siswa SMP.
“Total penerima manfaat MBG di Kota Tanjungpinang saat ini sudah mencapai 29.720 orang,” kata Heni.
Capaian positif juga terlihat pada pelayanan kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah balita yang telah dilayani mencapai 4.498 orang dari target 4.188 orang.
Sementara ibu hamil tercatat 343 orang dari target 330 orang, sedangkan ibu menyusui mencapai 879 orang dari target 833 orang.
11 Lokasi Koperasi Merah Putih Menyusul
Selain MBG, Pemko Tanjungpinang juga terus mendorong pembangunan Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini, empat unit telah selesai dibangun dan 11 lokasi tambahan telah disiapkan untuk ditindaklanjuti.
“Ke depan ada 11 lokasi lagi yang sudah siap untuk ditindaklanjuti,” ujar Heni.
Dari 11 lokasi tersebut, satu di antaranya telah memasuki tahap pematangan lahan. Sementara lokasi lainnya masih dalam proses survei dan persiapan pembangunan.
Sekolah Rakyat Dibangun Empat Lantai
Dalam rapat tersebut, Heni juga memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Tanjungpinang.
Tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan survei finalisasi pada 11–13 November 2026.
Survei lanjutan dilakukan setelah pemeriksaan awal menemukan indikasi lahan gambut pada area seluas 12,5 hektare yang telah diserahkan Pemko Tanjungpinang untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi lahan masih dapat ditangani secara teknis. Namun, dari total lahan yang tersedia, hanya sekitar tujuh hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Kondisi tersebut membuat desain bangunan mengalami penyesuaian. Gedung yang semula direncanakan dua lantai kini akan dibangun menjadi empat lantai.
“Jadi yang semula itu dibangun dua lantai, nanti akan dibangun menjadi empat lantai,” jelas Heni.
Ia memastikan temuan lahan gambut telah diperiksa kembali dan dinyatakan aman untuk pembangunan.
“Untuk kendala relatif tidak ada. Yang agak mengejutkan hanya saat ditemukan lahan gambut, tetapi sudah dicek kembali dan aman,” tuturnya.
Ansar Minta Pemda Tidak Hanya Bergantung pada Pusat
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap percepatan program strategis nasional.
Menurut Ansar, keberhasilan program pemerintah pusat tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan anggaran dari pusat. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan program pendamping sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan program Sekolah Rakyat. Selain menyediakan fasilitas pendidikan, pemerintah daerah perlu membantu proses seleksi siswa hingga memberikan dukungan kepada keluarga mereka.
Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menyiapkan bantuan sarana produksi sesuai profesi orang tua siswa dari keluarga kurang mampu.
Bahkan, anggota keluarga siswa yang telah lulus SMA atau SMK tetapi belum mendapatkan pekerjaan juga perlu mendapat perhatian.
Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan pendataan untuk memprioritaskan mereka mengikuti pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan perusahaan. Setelah pelatihan, pemerintah daerah diharapkan turut membantu proses penempatan kerja.
“Jadi Sekolah Rakyat ini selain mencerdaskan anak-anak sekolahnya juga mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan ekstrem,” kata Ansar.
Ansar menegaskan pola dukungan serupa perlu diterapkan pada program strategis lainnya, termasuk pembangunan perumahan dan MBG. Pemerintah daerah dapat membantu penyediaan lahan maupun menyiapkan program pendamping agar manfaat program pusat semakin dirasakan masyarakat.
“Karena sebagian besar program-program ini adalah atas permintaan kita semua. Maka kita bertanggung jawab ikut menyukseskan program ini,” tambahnya.
Selain MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, rapat koordinasi tersebut juga membahas perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih, ketahanan energi listrik, program pembangunan tiga juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), penanganan stunting, imunisasi, serta tuberkulosis (TB).
Dengan capaian tersebut, Pemko Tanjungpinang diharapkan terus mempercepat pelaksanaan program strategis nasional agar tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
(r)

