Gubernur Ansar: Jaga Desa Perkuat Pengawalan Program Prioritas Nasional di Kepri
Sambutan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kegiatan Optimalisasi Jaga Desa serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026). f-Ist
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com) โ Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya penguatan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional yang masuk ke desa berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ansar dalam kegiatan Optimalisasi Jaga Desa serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani tersebut, Ansar menyampaikan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, menurutnya, setiap program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat desa harus dikelola secara baik, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
โSetiap program yang masuk ke desa harus dikelola dengan baik, transparan dan tepat sasaran. Kita menyambut baik sinergi bersama Kejaksaan melalui Jaga Desa, termasuk dalam mengawal program MBG dan Indonesia Pintar,โ ujar Ansar.
Ansar menilai kehadiran Jaga Desa dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Pengawalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana desa, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penguatan pengawasan dan pendampingan sejak awal akan membantu pemerintah desa menjalankan program secara lebih tertib sekaligus mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran.
Terlebih, sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Indonesia Pintar juga membutuhkan dukungan serta kolaborasi pemerintah di tingkat daerah hingga desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
โDesa merupakan ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, kita perlu memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,โ tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ansar juga menyambut baik pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Kepri. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut dapat semakin memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Gubernur berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepri, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan, pemerintahan desa, BPD, ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, serta masyarakat dapat terus diperkuat.
Dengan kolaborasi tersebut, Ansar optimistis tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa di Kepulauan Riau akan semakin baik, transparan, dan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
(Zuk)
