Ketua DPRD Batam Terima Aksi Unjukrasa Mahasiswa UNRIKA, Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Soal Air Bersih, Sampah, dan Tata Kelola Lahan
Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menerima langsung aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (16/7/2026). f-Ist
BATAM (Kepriraya.com)– Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menerima langsung aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (16/7/2026).
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut mengangkat berbagai persoalan pembangunan di Kota Batam, terutama terkait krisis air bersih, pengelolaan sampah, pelayanan KTP, serta tata kelola lahan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.
Sebelum mendatangi Gedung DPRD Kota Batam, massa aksi terlebih dahulu menggelar orasi di depan Kantor Wali Kota Batam yang berada di seberang gedung DPRD. Selanjutnya, mahasiswa bergerak menuju halaman DPRD dan menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan pintu masuk utama gedung.
Dengan pengawalan personel Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), jalannya aksi berlangsung tertib dan kondusif. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang dinilai masih belum terselesaikan.
“Kami sudah informasikan persoalan sampah ke media sosial, namun kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terangkut,” tegas salah seorang mahasiswa saat menyampaikan orasi.
Selain persoalan sampah, mahasiswa juga menyoroti masih rumitnya proses pengurusan dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka menilai masih terdapat warga yang lahir dan besar di Batam namun menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan
“Selamatkan Batam, Selamatkan Masa Depan Rakyat.”
Tidak lama setelah aksi berlangsung, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin mengajak mahasiswa berdialog di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menyatakan DPRD terbuka menerima kritik, saran, dan aspirasi dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Dialog berlangsung secara terbuka dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNRIKA yang menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari krisis air bersih, persoalan sampah, hingga perambahan lahan.(*)
