Jaring Aspirasi Masyarakat, DPK Kepri Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Gerakan Literasi
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)– Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan dalam penguatan budaya literasi serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Studio DPK Kepri, Selasa (11/8/2026). Forum ini menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap program, kebijakan, hingga pelayanan yang dijalankan DPK Kepri.
Kepala DPK Kepri, Moh. Bisri, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi lintas elemen untuk memperkuat gerakan literasi di Provinsi Kepri.
Menurut Bisri, gerakan literasi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun perpustakaan. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar gerakan tersebut mampu tumbuh dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Perlu sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menguatkan mesin gerak, agar gerakan literasi di Provinsi Kepulauan Riau semakin kuat bergerak,” ujar Bisri.
Dalam pemaparannya, Bisri juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan literasi di Kepri. Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap akses bahan bacaan yang lebih mudah dan merata.
Selain itu, pemanfaatan berbagai fasilitas serta program kerja perpustakaan juga membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai. Karena itu, ia mendorong seluruh ekosistem literasi untuk tidak menunggu program besar, tetapi dapat memulai kolaborasi dari langkah-langkah sederhana.
“Gerakan sekecil apa pun, kalau dilakukan bersama-sama, tentu akan memberikan dampak yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPK Kepri, Sulastri, dalam laporannya menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan ruang partisipatif untuk menghimpun saran dan masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Masukan tersebut nantinya menjadi bahan bagi DPK Kepri dalam menyusun program kerja dan kebijakan, sekaligus melakukan perbaikan terhadap layanan kepustakaan maupun kearsipan.
“Forum ini menjadi ruang untuk memberikan saran dan masukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun program kerja, kebijakan, serta memperbaiki layanan kepustakaan dan layanan arsip,” kata Sulastri.
Forum tersebut melibatkan berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap dunia literasi, pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan. Di antaranya Dewan Perpustakaan Kepri, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kepri, Ketua Arsiparis Arsip Indonesia (AAI) Kepri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kepri, Kantor Bahasa Kepri, Ketua PW Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kepri, akademisi, Forum Anak Kepri, serta Duta Genre Kepri.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan yang lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum ini, sejumlah pejabat administrator serta pejabat fungsional pustakawan dan arsiparis DPK Kepri turut menjadi narasumber. Mereka memberikan penjelasan sekaligus membuka ruang dialog mengenai berbagai aspek pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
Melalui forum konsultasi publik ini, DPK Kepri berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, pegiat literasi, generasi muda dan masyarakat, gerakan literasi di Kepri diharapkan semakin inklusif, kuat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman.. (zuk)
