Penataan RT-RW Tanjungpinang Barat, 42 RW Dipangkas Jadi 14
Pengurus RW hasil penataan dikukuhkan di Aula Megat Seri Rama, Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Senin (21/9/2026).
TANJUNGPINANG (Kepriraya.com) – Penataan struktur Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kecamatan Tanjungpinang Barat membawa perubahan cukup besar. Jumlah yang sebelumnya mencapai 204 RT dan 42 RW kini ditata menjadi 58 RT dan 14 RW.
Pengurus RW hasil penataan tersebut dikukuhkan di Aula Megat Seri Rama, Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Senin (21/9/2026).
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, penataan RT dan RW mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Menurut Lis, restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menempatkan RT dan RW sebagai perangkat yang membantu pelayanan kepada masyarakat, bukan sebagai jabatan yang melekat pada individu tertentu.
“Proses restrukturisasi ini menunjukkan bahwa perangkat RT dan RW itu adalah perangkat, bukan individu,” kata Lis.
Ia menjelaskan, penataan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas RT dan RW. Dengan struktur yang lebih tertata, pelayanan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan berbagai persoalan di lingkungan dapat lebih cepat diketahui.
“Di sinilah kita mencoba hal-hal dalam rangka mempermudah efektivitas, efisiensi dan inovasi daripada perangkat RT dan RW untuk mengurus dan melayani masyarakat secara umum,” ujarnya.
Lis menegaskan, perubahan struktur RT dan RW tidak berarti warga harus mengubah alamat domisilinya. Perubahan dalam administrasi kependudukan hanya berkaitan dengan nomor RT dan RW.
“Yang berubah dalam administrasi kependudukan hanya RT dan RW saja,” jelasnya.
Ke depan, RW diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menjadi koordinator RT dalam memetakan dan menangani persoalan masyarakat.
Pengurus RW diminta mengetahui persoalan yang dapat diselesaikan bersama warga serta mengidentifikasi masalah yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Pemko Tanjungpinang akan menyiapkan pelatihan bagi pengurus RT dan RW. Materinya antara lain mencakup cara berkomunikasi, menyampaikan informasi dan menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Lis juga mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dan data kependudukan di tingkat lingkungan.
“Persoalan yang penting adalah administrasi dan data warga. Pastikan RT bersama RW mengetahui kondisi penduduk, baik warga tetap maupun warga pendatang,” ucapnya.
Sementara itu, Camat Tanjungpinang Barat Haposan Siregar menjelaskan, penataan dilakukan pada empat kelurahan di wilayahnya.
Di Kelurahan Tanjungpinang Barat, jumlah RW berubah menjadi lima dari sebelumnya 15 RW. Kelurahan Bukit Cermin menjadi tiga RW dari sebelumnya delapan RW.
Kemudian Kelurahan Kampung Baru menjadi tiga RW dari sebelumnya enam RW, sedangkan Kelurahan Kemboja menjadi tiga RW dari sebelumnya 13 RW.
Haposan mengatakan, penataan tersebut bukan semata-mata mengurangi jumlah RT dan RW. Penataan juga dilakukan untuk memperjelas wilayah kerja, pembagian tugas serta pola koordinasi agar pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif.
“RW harus tahu wilayahnya, tahu persoalannya, tahu potensinya, tahu batas-batas RW dan RT, serta mengetahui kondisi penduduk dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap para pengurus RW yang baru dikukuhkan dapat aktif memantau kondisi lingkungan, menghimpun berbagai persoalan dari RT, kemudian menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pihak kelurahan maupun Pemko Tanjungpinang.
Dengan struktur baru tersebut, RT dan RW diharapkan semakin mampu menjadi ujung tombak pelayanan sekaligus penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. (tc)
