Rakernas XVII APKASI Jadi Ruang Konsolidasi Daerah, Amsakar–Li Claudia Tegaskan Komitmen Kolaborasi
Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 di Hotel Aston Batam, Selasa (20/1/2026) f-Ist
BATAM, (kepriraya.com)— Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 menjadi momentum penguatan kerja sama antardaerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra di Hotel Aston Batam, Selasa (20/1/2026).
Forum nasional yang berlangsung sejak 18 Januari itu diikuti perwakilan 416 kabupaten dari seluruh Indonesia.
Rakernas APKASI dinilai strategis sebagai ajang konsolidasi gagasan, pertukaran pengalaman, sekaligus perumusan langkah bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
Penutupan Rakernas dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
Ia juga menekankan perlunya kepala daerah memahami persoalan spesifik di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemetaan masalah yang akurat menjadi kunci lahirnya kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebut Rakernas XVII APKASI sebagai ruang strategis untuk menyatukan pandangan dan memperkuat sinergi lintas daerah. Ia menilai, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
“Rakernas ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sarana membangun komitmen bersama. Batam mengapresiasi kepercayaan sebagai tuan rumah dan berharap hasil Rakernas melahirkan rekomendasi yang aplikatif serta bermanfaat bagi daerah,” ujar Amsakar.
Rakernas XVII APKASI diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang mendorong kemandirian daerah, memperkuat peran pemerintah kabupaten, serta mempererat kebersamaan antardaerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. (Afr)
