Ansar Dorong Pemisahan Inflasi Pangan dan Non-Pangan agar Intervensi Lebih Tepat Sasaran
Gubernur Ansar saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin (9/2/2026). F-ist
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com)— Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) memisahkan perhitungan inflasi antara komponen pangan dan non-pangan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat dan mempertajam intervensi pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah.
Menurut Ansar, pemisahan tersebut akan membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan yang lebih efektif, terutama pada komponen harga yang masih dapat dikendalikan melalui intervensi langsung.
“Tidak semua komponen inflasi bisa kita intervensi. Harga emas, tiket pesawat, hingga biaya pendidikan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, perlu pemisahan agar penanganannya lebih tepat,” ujar Ansar saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin (9/2/2026).
Ansar mengungkapkan, meskipun inflasi Kepri sempat mencapai 3,47 persen, kinerja pengendalian inflasi di daerah ini tergolong baik. Bahkan pada 2024 lalu, Kepulauan Riau berhasil meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi tingkat nasional.
Sebagai bagian dari strategi pengendalian harga, Gubernur Kepri juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan pokok. Ia meminta Bulog memastikan ketersediaan beras tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Selain itu, Ansar mengingatkan perlunya memotong rantai distribusi yang terlalu panjang agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, sekaligus mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu lonjakan harga.
“Kita ingin inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus bergerak, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimistis stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus dijaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. (Idir)
