Kepatuhan Lapor SPT ASN Pemko Batam Tembus 99,5 Persen, Raih Penghargaan DJP Kepri
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (04/03/2026). F-ist
BATAM, (kepriraya.com)– Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menorehkan capaian membanggakan. Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 mencapai 99,5 persen. Atas capaian tersebut, Pemko Batam menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Kepulauan Riau.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Mekar Satria Utama, kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (04/03/2026).
Mekar Satria Utama mengapresiasi komitmen kuat Pemko Batam dalam membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, capaian 99,5 persen merupakan angka yang sangat tinggi dan mencerminkan kesadaran aparatur dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.
“Terima kasih atas komitmen dan kontribusi Pemko Batam dalam mendorong kepatuhan ASN melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Capaian ini sangat baik dan patut menjadi contoh,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepatuhan ASN tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menjadi teladan positif bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari integritas dan tanggung jawab moral aparatur pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti DJP harus terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Ada hal-hal yang memang harus kita tangani bersama. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” tegas Amsakar.
Ia menambahkan, Batam memiliki potensi ekonomi strategis yang besar, mulai dari status sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, keberadaan puluhan kawasan industri, hingga sektor galangan kapal yang terus berkembang. Seluruh potensi tersebut, katanya, harus dikelola dengan tata kelola yang baik agar mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain optimalisasi pajak, perbaikan sistem pengelolaan retribusi dan peningkatan transparansi keuangan daerah juga menjadi perhatian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Dengan tata kelola yang baik dan sinergi yang kuat, Batam harus semakin ramah investasi dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” pungkasnya. (Zuk)
