Arogansi Jakarta di Beranda Negeri: KJK Kepri Ungkap Kekecewaan atas Sikap Ketua Umum PWI dalam Pertemuan di Batam
Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari,
BATAM, (kepriraya.com)– Pertemuan yang semula diharapkan menjadi ruang rekonsiliasi dan penguatan profesionalisme wartawan justru meninggalkan kekecewaan mendalam bagi jajaran Komunitas Jurnalis Kepri (KJK). Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari, menilai sikap Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam pertemuan di Restoran Golden Prawn, Batam, Selasa (4/8/2026), mencerminkan arogansi kepemimpinan yang melukai martabat anggota.
Menurut Ady, agenda makan malam yang berlangsung usai serangkaian kegiatan bersama itu sejatinya menjadi kesempatan bagi KJK untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Tanjungpinang pada akhir Agustus 2026. Program tersebut, kata dia, disiapkan sebagai bentuk kontribusi nyata KJK dalam meningkatkan kompetensi wartawan di Kepulauan Riau.
Namun suasana berubah ketika wartawan senior sekaligus anggota aktif PWI, Richard Nainggolan, mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pelantikan kepengurusan PWI Kepri, apakah melalui proses rekonsiliasi atau Konferensi Luar Biasa (KLB).
Alih-alih memperoleh penjelasan, pertanyaan tersebut justru memicu reaksi keras.
Ady mengungkapkan bahwa Akhmad Munir disebut berdiri dari kursinya dan membentak Richard Nainggolan hingga memintanya meninggalkan ruangan.
“Kalau jenengan ngomong KLB lagi. Pulang, pulang!” ujar Munir, sebagaimana dikutip Ady dalam catatannya.
Peristiwa itu, menurut Ady, mengejutkan seluruh peserta yang hadir. Ia menilai perlakuan terhadap Richard, yang dikenal sebagai wartawan senior dan dihormati di kalangan jurnalis Kepri, sangat tidak pantas.
Meski mendapat perlakuan tersebut, Ady mengaku salut karena Richard tetap memilih bersikap tenang dan tidak terpancing emosi.
“Ketenangan Opung Richard malam itu justru menunjukkan kedewasaan seorang wartawan senior. Beliau tidak membalas kemarahan dengan kemarahan,” tulis Ady.
UKW yang Berujung Polemik
Ady menjelaskan, tujuan utama kehadiran KJK dalam pertemuan tersebut adalah membangun kolaborasi pelaksanaan UKW, bukan menciptakan konflik internal organisasi.
Ia menegaskan seluruh proses telah ditempuh sesuai prosedur. KJK, kata dia, telah berkomunikasi dengan Direktur Lembaga UKW (LUKW) PWI Pusat, Aat Surya Safaat, bahkan telah menerima surat persetujuan agar UKW dapat dilaksanakan bersama PWI.
Lebih jauh, Ady menyebut seluruh biaya penyelenggaraan UKW telah dipersiapkan secara mandiri bersama sejumlah kolega, tanpa meminta bantuan dana dari organisasi.
“Kami hanya ingin membuka kesempatan bagi wartawan daerah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya,” ujarnya.
Namun dalam pertemuan tersebut, rencana merekrut peserta UKW justru disebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap organisasi.
Menurut Ady, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat di hadapan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, serta sejumlah pengurus PWI dan KJK.
“Merekrut peserta UKW itu melawan. Pilih salah satu. Ndak apa-apa kok, bebas. Karena dia akan menghimpun kekuatan di luar untuk merebut kekuasaan dua tahun lagi. Dan itu insubordinasi,” kata Munir, sebagaimana dikutip Ady.
Soroti Dugaan Kejanggalan Kepengurusan
Dalam catatannya, Ady juga menyoroti informasi yang sebelumnya disampaikan Akhmad Munir dalam rapat daring PWI Pusat mengenai adanya delapan orang dalam struktur kepengurusan PWI Kepri yang disebut tidak terdaftar sebagai anggota PWI.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak menjadi perhatian dalam pertemuan di Batam, sementara upaya KJK menggelar UKW justru dianggap sebagai tindakan yang melawan organisasi.
“Kami hanya ingin membantu anggota PWI menjadi lebih profesional. Mengapa itu dipandang sebagai ancaman?” tulisnya.
Harapan yang Berubah Menjadi Kekecewaan
Bagi Ady, kehadiran pimpinan PWI Pusat ke Batam semula diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan dan menyelesaikan berbagai persoalan internal secara bijaksana. Namun yang dirasakan KJK justru sebaliknya.
Ia menilai pendekatan yang mengedepankan kemarahan dan tuduhan hanya memperlebar jarak antara pengurus pusat dengan anggota di daerah.
“Kami pulang bukan hanya membawa rencana UKW yang belum menemukan kepastian, tetapi juga membawa luka dan kekecewaan atas cara organisasi memperlakukan anggotanya sendiri,” tutup Ady. (*)
