Pemko Batam Luruskan Isu WFH, Masih Dikaji Demi Efektivitas dan Efisiensi

Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan
BATAM, (kepriraya.com)– Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut Pemko Batam menolak kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan WFH belum diterapkan bukan karena penolakan, melainkan masih dalam tahap kajian mendalam.
“Perlu diluruskan, Pemko Batam tidak menolak WFH. Kami sedang melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait efektivitas dan efisiensi yang bisa dihasilkan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Menurut Rudi, pemerintah daerah masih membutuhkan data konkret untuk memastikan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam penghematan anggaran. Hingga kini, angka pasti terkait potensi efisiensi masih dalam proses penghitungan dan belum final.
Selain itu, aspek teknis pelaksanaan juga menjadi perhatian serius. Pemko Batam ingin memastikan penerapan WFH tidak menimbulkan celah penyalahgunaan, termasuk potensi bertambahnya hari libur bagi ASN.
“Kami juga mengkaji hari pelaksanaannya. Tidak harus Jumat, karena ada potensi dimanfaatkan sebagai tambahan waktu libur. Ini yang sedang kami antisipasi,” jelasnya.
Rudi menambahkan, secara konsep WFH memang berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan penggunaan bahan bakar akibat berkurangnya mobilitas pegawai, hingga efisiensi konsumsi listrik di perkantoran. Namun, semua itu harus didukung data valid dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hingga saat ini, laporan dari OPD masih dalam proses dan belum sepenuhnya masuk. Jadi keputusan belum bisa diambil tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.
Pemko Batam memastikan setiap kebijakan yang diambil akan berbasis data dan perhitungan matang, sehingga tidak hanya mengikuti tren, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. (Zal)

