Hadapi Ancaman Bencana, Pemko Batam Siapkan SDM dan Infrastruktur Tangguh
Suasana Forum Perangkat Daerah Penyusunan RPB yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (10/6/2026). f-Diskominfo Batam
BATAM, (kepriraya.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Batam. Langkah strategis tersebut dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan RPB yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (10/6/2026).
Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa Batam memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga tanah longsor.
Menurutnya, posisi Batam yang strategis sebagai pusat perdagangan dan investasi di jalur internasional menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menuntut kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun roda perekonomian.
“Risiko bencana harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Karena itu, penyusunan RPB harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan RPJMD agar langkah mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan efektif,” kata Firmansyah.
Ia menekankan pentingnya setiap masukan yang muncul dalam forum untuk didokumentasikan dan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang komprehensif.
Menurut Firmansyah, RPB tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman strategis yang mampu mengarahkan pembangunan ketangguhan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Dokumen ini harus mampu mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana, menjaga kualitas lingkungan hidup, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta memastikan tersedianya regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal,” ujarnya.
Firmansyah juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk membangun sistem mitigasi yang kuat.
“Bencana tidak mengenal batas wilayah maupun kewenangan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengurangi risiko dan mempercepat penanganan saat bencana terjadi,” tegasnya
Selain itu, ia mendorong agar penyusunan RPB mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkan kearifan lokal, terutama dalam penguatan sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Pastikan dokumen ini tidak hanya menjadi arsip, tetapi benar-benar bisa diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Batam, Agus Bendri, menjelaskan bahwa penyusunan RPB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menurutnya, forum tersebut bertujuan menyepakati rencana aksi terhadap ancaman bencana prioritas berdasarkan hasil kajian risiko terbaru, sekaligus menyelaraskan isu strategis dan program penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah.
Forum tersebut diikuti perwakilan OPD, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, insan pers, serta organisasi kemasyarakatan. Kegiatan juga menghadirkan anggota tim ahli penyusunan RPB Kota Batam, Masudi, sebagai narasumber.
Dengan penyusunan RPB yang komprehensif dan partisipatif, Pemko Batam berharap mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. (*)
