Bappeda Kepri Perkuat Sinkronisasi RPJPD dengan RPJPN, Pastikan Pembangunan Daerah Sejalan dengan Arah Nasional
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau, bersama Anggota DPD RI Komite IV Dapil Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, S.H., M.Kn., beserta jajaran Sekretariat Komite IV DPD RI, Senin (27/7/2026). f-Ist
TANJUNGPINANG, (kepriraya.com) – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Langkah tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 bersama Anggota DPD RI Komite IV Dapil Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, S.H., M.Kn., beserta jajaran Sekretariat Komite IV DPD RI, Senin (27/7/2026).
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi pembangunan jangka panjang, sekaligus memastikan seluruh kebijakan yang disusun mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Dalam pemaparannya, Bappeda Kepri menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045 dengan arah kebijakan RPJPN 2025–2045. Penyelarasan tersebut mencakup sasaran pembangunan, indikator kinerja utama, hingga strategi pendanaan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan program-program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, forum turut membahas posisi strategis Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan sekaligus pintu gerbang ekonomi nasional. Potensi tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antarpulau, serta optimalisasi berbagai Program Strategis Nasional yang mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
Melalui forum pengawasan ini, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi perencana pembangunan yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional. Hasil pembahasan diharapkan menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan yang semakin terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan sinergi yang semakin kuat, pembangunan di Kepulauan Riau diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas pemerataan pembangunan, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat Kepulauan Riau. (*)
